JAKARTA – Isu revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD (MD3) kembali muncul menjauhi pelantikan anggota DPR terpilih pada awal Oktober 2024. Salah satu isu yang tersebut menjadi sorotan terkait inovasi yang tersebut mengatur pengisian kursi Ketua DPR.
Diketahui, selama ini UU MD3 sudah pernah mengatur kursi Ketua DPR akan diberikan terhadap partai kebijakan pemerintah pemenang Pemilu.
Menanggapi isu yang dimaksud kembali muncul, anggota Fraksi PDIP Said Abdullah memverifikasi tak ada rencana inovasi UU tersebut. “Nggak, nggak ada (revisi UU MD3), percaya deh,” ujarnya, Rabu (11/9/2024).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meyakini semua fraksi partai kebijakan pemerintah memiliki niat yang baik. Salah satunya bersepakat jikalau UU MD3 tetap saja digunakan tanpa adanya pembaharuan apa pun menyangkut aturan tersebut.
“Kami tiada ingin DPR menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk persoalan MD3 dulu. Insyaallah saya yakin semua bersepakat bahwa MD3 akan tetap saja sampai pelantikan 1 Oktober 2024,” katanya.
