JAKARTA – Menteri Koordinator Area Kemaritiman serta Penanaman Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatatkan data Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga banyak triliun. Jumlah yang dimaksud dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog mampu menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau hitungan pasti dari anggaran yang mana ditekan tersebut.
“Sekarang anda tak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang digunakan dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Sektor Peluang Usaha Pariwisata dan juga Kondisi Keuangan Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu bisa saja menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut pada waktu kompetisi Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, jumlah total item atau komoditas yang tersedia di area e-Katalog naik signifikan. Hingga pada waktu ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang sudah ada melakukan registrasi di dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa pemerintahan (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan datang menyusun kebijakan bidang berdasarkan jumlah total item yang dimaksud terdaftar di area e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu sektor policy yang tersebut nanti akan kita mendirikan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog serta kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu bukanlah nomor yang digunakan kecil, jadi sebenarnya saya ungkapkan juga untuk bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita sudah ada bisa saja bikin lapangan usaha policy kita’ jadi item apa cuma dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang digunakan kita bangun industrinya supaya itu betul-betul mereka captive market pada di e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau perangkat lunak belanja online milik pemerintah mampu menjaga dari langkah pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini dapat dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang dimaksud dirilis pada Maret 2024 lalu, perkara anomali harga jual dapat terpantau. Sehingga, pihak tertentu bukan dapat melakukan kecurangan yang dimaksud merugikan negara.
