Jakarta – Wakil Menteri Penyertaan Modal Yuliot Tanjung menyatakan percepatan penanaman modal ke Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) akan berubah menjadi prioritasnya. Ia mengemukakan hal ini usai dilantik sebagai delegasi menteri oleh Presiden Jokowi dalam Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
“Infrastruktur untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) kan sudah ada disiapkan pemerintah. Jadi, nanti bagaimana mengisi klaster-klaster lain,” ujar Yuliot.
Eks Deputi Kementerian Penanaman Modal ini mengutarakan pihaknya akan datang meningkatkan pembangunan ekonomi lalu menggalakkan adanya kawasan kegiatan ekonomi di IKN. Ia berusaha mencapai kawasan untuk financial center. Yuliot mengemukakan akan datang mengkoordinasikan hal ini dengan Otorita IKN.
Lebih lanjut, Yuliot mengklaim ada lebih banyak dari 400 letter of intent (LoI) atau surat minat penanaman modal dari penanam modal untuk proyek IKN. Ia bukan merinci dari mana semata potensi pembangunan ekonomi tersebut, tapi pihaknya memverifikasi calon penanam modal IKN akan terfasilitasi dengan baik.
“Itu yang tersebut kami koordinasikan, diupayakan untuk bisa saja eksekusi segera,” kata dia.
Sebelumnya, Deputi Sektor Pendanaan dan juga Pengembangan Usaha Otorita IKN Agung Wicaksono juga mengklaim pihaknya telah mengantongi 421 surat minat investasi. Ia memaparkan 421 minat di antaranya dari investor-investor pelopor yang tersebut sudah pernah serius menginvestasikan modal dalam proyek ibu kota baru. “Investor pelopor kan 45 perusahaan, sejauh ini,” kata Agung di mana ditemui pada Kementerian PUPR, Jumat, 12 Juli 2024.
Otorita IKN memiliki target pembangunan ekonomi masuk Rp100 triliun hingga akhir 2024. Adapun sejak groundbreaking pertama hingga groundbreaking keenam, Otorita membukukan penanaman modal Rp51,3 triliun. Agung mengemukakan pihaknya masih mengejar sisa target itu.
Sebagai informasi, pembangunan IKN ke Kalimantan Timur secara menyeluruh disebut membutuhkan biaya sekitar Rp466 triliun. Biaya ini diambil sebesar 20 persen dari APBN dan juga 80 persen dari non-APBN.
Saat ini, pemerintah juga telah lama menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024, ke antaranya mengatur perihal guna usaha (HGU) lalu hak guna bangunan (HGB). Dalam pasal 9, pemerintah mengumumkan HGU sanggup diperpanjang hingga 190 tahun lalu HGB hingga 160 tahun.
Perpres ini kemudian disoroti Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, yang memandang aturan mengenai hak melawan tanah itu tidak ada menjamin dapat menawan investor. Pasalnya, penanaman modal ke IKN seret bukanlah oleh sebab itu urusan hak melawan tanah. Namun, karakteristik investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada. Kalaupun ada, tidak ada sampai lima jt orang. “Padahal perhitungan penanaman modal baru menguntungkan jikalau minimal ada 5 jt penduduk di 10 tahun,” kata ia melalui keterang tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.
RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Menjelang Upacara 17 Agustus pada IKN, Okupansi Hotel ke Balikpapan Diklaim Tembus 90 Persen
Artikel ini disadur dari Wamen Baru Yuliot Tanjung Sebut Percepatan Investasi di IKN Jadi Prioritas
