JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan (KLHK) terus berikrar pada mengatasi inovasi iklim, khususnya terkait penurunan emisi karbon. Hal ini dikatakan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Sebagai National Focal Point Agenda Iklim Global untuk Indonesia, KLHK dengan Kementerian Friends of NDC serta juga sama-sama para pemangku kepentingan, berdiskusi pada rangka perampungan update NDC yang kedua, pada kegiatan Komunikasi Publik Second Nationally Determined Contribution (SNDC) di dalam Jakarta, Selasa 20 Agustus 2024.
Menteri Siti Nurbaya di arahannya menyampaikan, perjalanan rencana iklim dalam Indonesia, selama 10 tahun dengan tahapan kerja komitmen Indonesia melalui Intended-NDC, Updated-NDC, Enchanced-NDC kemudian untuk pada waktu ini dengan Second-NDC.
“Perjalanan lalu tahapan penting peran di komitmen iklim Indonesia harus dipahami juga implementasinya dan juga keberhasilannya hingga sekarang pada tahun 2024,” kata Menteri Siti di keterangannya, Kamis (22/8/2024).
“Sebelumnya kita telah terjadi menegaskan NDC pada Paris Agreement dan juga submitt ke PBB di dalam New York tahun 2016 dengan bilangan bulat 29 persen; kemudian sebelumnya NDC pada era pemerintahan sebelumnya dengan hitungan 26 persen NDC (dalam rezim Protokol Kyoto),” tambahnya.
Menteri Siti menjelaskan, pihaknya sanggup membedakan dengan jelas konvensi pada rezim Kytoto Protokol; juga Konvensi di rezim Paris Agreement, dengan rambu-rambu yang mana berbeda kemudian menyebabkan konsekuensi yang tersebut berbeda bagi negara pihak termasuk bagi kerja-kerja kita di tempat Indonesia.
“Dalam hampir 10 tahun ini hasilnya secara umum diakui internasional cukup baik,” arahan Menteri Siti Nurbaya.
Lebih lanjut Menteri menegaskan, setiap negara mempunyai kewajiban memenuhi komitmen pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lalu di pengembangnnya dengan guidelines dan juga rambu-rambu yang ditegaskan di konvensi UNFCCC.
Menurutnya, Indonesia telah terjadi mengembangkan langkah-langkah pada jadwal iklim dengan mengikuti konvensi global pada rambu-rabu dasar Pancasila lalu UUD 1945.
“Saya terus menerus memohonkan untuk seluruh jajaran KLHK untuk selalu menggunakan pisau analisis Pancasila serta UUD 1945 untuk setiap program internasional yang dimaksud dilaksanakan pada Indonesia/KLHK, untuk komitmen global yang digunakan wajib kita penuhi,” ujarnya.
