DKI Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) resmi bekerja sebanding dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk memulai pembangunan sistem tata kelola pekerja migran Indonesi yang lebih banyak baik.
“Kami ingin mendirikan sistem yang digunakan tambahan baik di konteks sistem tata kelola pekerja migran Tanah Air pada kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding pada waktu melakukan penandatanganan MoU di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, di siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting di proteksi kemudian pemberdayaan pekerja migran Nusantara dengan memberikan pendampingan sejak dalam pelatihan di konteks psikologis serta pemahaman keagamaan.
Selain itu, berbagai anak-anak pekerja migran yang tersebut memiliki akses terbatas berhadapan dengan pendidikan, dan juga Menteri Karding menggalakkan PP Muhammadiyah untuk membantu di hal tersebut.
Karding juga memohonkan PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Nusantara pada hal wirausaha.
“Bahwa merek kembali ini terpencil lebih besar baik daripada sebelum ia bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengutarakan pihaknya terus-menerus ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa kemudian negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan rakyat khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang dipandang diperlukan bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, dikerjakan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Komunitas PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
