Jakarta – Peringatan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli yang dimaksud jatuh pada 27 Juli 2024 berlangsung pada hari ini. Acara itu mengingatkan umum pada perkembangan sama tahun 1996 yang juga terbentuk pada hari Sabtu.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Negara Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan pada momen peringatan keras Kudatuli 2024, ada arahan moral bagi pemerintahan yang tersebut sekarang ini sedang berkuasa juga akan mentransmisikan pengaruhnya pada pemerintahan mendatang.
“Kudatuli menyebabkan arahan moral bahwa kekuasaan yang otoriter, yang dimaksud mengundurkan diri dari dari makna kekuasaan sebagai kekuatan kolektif rakyat, pada akhirnya dikalahkan oleh kekuatan arus bawah,” kata Hasto di wawancara dengan Tempo di kantornya usai acara teatrikal Kudatuli ke DPP PDIP, Sabtu, 27 Juli 2024.
Kudatuli atau Hari Sabtu Kelabu adalah kerusuhan disertai kekerasan yang mana berlangsung pada 27 Juli 1996 pada kantor Partai Demokrasi Indonesi (PDI) yang tersebut beralamat dalam Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Ibukota Indonesia Pusat. Penyebab insiden itu diduga berawal dari perebutan kantor PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan kubu Soerjadi.
Di sisi lain, berbagai khalayak yang mana mengkaji adanya keganjilan melawan asal-mula utama kerusuhan tersebut. Kerugian material melawan kejadian Kudatuli diperkirakan mencapai Mata Uang Rupiah 100 miliar.
Hasto menekankan peran besar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada berperang melawan kekuasaan otoriter pada era Soeharto atau Orde Baru. Alih-alih tunduk pada bujuk rayu kekuasaan, Hasto berujar Megawati justru menggalang PDIP sebagai kekuatan pengorganisasian rakyat untuk menentang rezim tersebut.
“Kekuatan Ibu Megawati pada waktu itu (dituangkan) melalui buku Bendera Sudah Saya Kibarkan,” ujar Hasto. Buku ini berisi pikiran-pikiran pokok Megawati mengenai bervariasi persoalan masa itu, antara lain demokrasi ke Indonesia, Dwi Fungsi ABRI, kesenjangan sosial, serta pembangunan Indonesia.
Hasto menyampaikan Dwi Fungsi ABRI pada waktu itu sudah pernah melupakan hakikatnya yang berasal dari rakyat. Akibatnya, ABRI dijadikan alat bagi rezim Soeharto untuk mempertahankan status quo alias kekuasannya lalu menjadikan rakyat yang dimaksud beroposisi seolah-seolah musuh pemerintah.
Pada masa sekarang, Hasto melanjutkan, peluang Kudatuli tidak ada belaka berubah menjadi titik tolak perlawanan terhadap rezim otoriter, tapi juga pengingat akan pentingnya partai kebijakan pemerintah sebagai alat pengorganisasian rakyat untuk mempertahankan demokrasi lalu supremasi hukum.
“Nah hari ini kami laksanakan pada hari yang sama, hari Sabtu, untuk mengeluarkan semangat itu,” katanya.
Hasto pun mengkritisi pemakaian hukum sebagai alat kekuasaan. Dia menyinggung watak otoriter itu sudah kembali di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Berbeda dengan Soeharto yang mana dikenal bertangan besi, Hasto mengumumkan watak otoriter pemerintah sekarang sebagai authoritarian populism, yang dimaksud kemudian berubah jadi autokratic legalism sebagai penopang kekuasaannya.
“Terjadi perubahan ke di menggunakan kekuasaan. Kalau dulu menggunakan mencong senjata untuk mengancam rakyat, sekarang menggunakan pelatuk instrumen hukum,” kata Hasto.
Hasto mengimbuhkan, peringatan tegas Kudatuli 2024 juga mengingatkan perjuangan Partai Nasional Indonesia—yang merupakan cikal akan PDIP—melawan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda yang menggunakan instrumen hukum untuk menjerat Soekarno. Soekarno kala itu berjuang melawan rezim yang disebutkan dengan gagasannya yang tersebut tertuang pada buku “Indonesia Menggugat”.
“Peringatan 27 Juli ini juga merupakan suatu gugatan yang dimaksud sama,” kata Hasto.
Artikel ini disadur dari Peringatan Kudatuli 2024, PDIP: Kekuasaan Otoriter akan Dikalahkan Arus Bawah
