JAKARTA – Ketua Umum Planet Melayu Bumi Islam (DMDI) Indonesia Said Aldi Al Idrus mengimbau anggota Paskibraka 2024 yang dimaksud diminta melepas jilbab agar segera mengundurkan diri. Sebab, mempertahankan kehormatan wanita lalu ketaatan terhadap Allah SWT tambahan utama kemudian mulia ketimbang mengikuti aturan yang digunakan dinilai bukan Pancasila kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tidak ada larangan bagi siapa pun wanita yang mana beragama muslim untuk mengenakan hijab dalam Indonesia, termasuk di menjalankan tugas negara yakni menjadi anggota Paskibraka. Ini adalah aneh dan juga sangat berbeda dari peraturan sebelumnya. Sebagai penanggung jawab Paskibra 2024, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus menjelaskan dasar pelarang ini,” kata Said terhadap media di tempat Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Hal ini disampaikannya merespons ada yang digunakan berbeda dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 pada Ibu Perkotaan Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun ini, semua Paskibraka yang tersebut perempuan tidaklah ada yang dimaksud mengenakan jilbab.
Said Aldi Al Idrus. Foto/Istimewa
Bahkan, termasuk delegasi dari Aceh yang digunakan sebelumnya mengenakan jilbab, mendadak ketika sampai pada IKN harus mencopot penutup aurat tersebut. Hal itu jelas berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang dimaksud membebaskan Paskibraka perempuan boleh mengenakan jilbab atau tidak.
Seperti diketahui, ketika ini penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menanggapi hal itu, Said menegaskan di menjalankan tugas negara, tak ada larangan memakai hijab, termasuk Anggota Paskibra. Sebab itu merupakan impelementasi sila pertama dalam di Pancasila.
“Ingat, sila pertama Pancasila itu ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Setiap warga negara di tempat republik ini diberikan kebebasan pada memeluk lalu taat terhadap ajaran agama masing-masing. Kita mengakui adanya Tuhan yang mana wajib disembah dengan segala aturannya untuk keberadaan di area dunia. Jadi kenapa ada pelarangan hijab untuk anggota Paskibra 2024? BPIP harus jelas ini untuk publik. Jangan sampai kebijakan ini memunculkan perpecahan,” kata Said.
Said yang tersebut juga Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Dewan Pimpinan Pusat (MPP DPP) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) periode 2024-2029 ini mengungkapkan, dari beberapa media yang dimaksud diamati terkait persoalan ini, terdapat 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan hijab. Namun semuanya harus mencopot penutup aurat itu sebab aturan yang tersebut dikenakan BPIP.
“Ini peraturan serta kebijakan yang diskiriminasi. Mencopot hijab bagi Paskibraka perempuan, tentunya miris dan juga sangat tiada adil. BPIP jangan seenaknya sekadar buat peraturan. Pancasila yang dimaksud seperti apa yang digunakan diterapkan BPIP ini. Ingat sila pertama di dalam Pancasila itu apa. Apa perlu BPIP ini diajari kembali mengenai Pancasila,” pungkasnya yang mana juga Ketua Lingkup Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ini.
