JAKARTA – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) masalah Pemilihan Kepala Daerah resmi disahkan. PKPU ini disahkan pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI pada hari ini, Hari Minggu (25/8/2024).
Sehingga, PKPU pemilihan kepala daerah ini menggunakan Putusan MK Nomor 60 juga 70. “Apakah mampu kita setuju? Setuju?” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.
Mendengar pertanyaan tersebut, seluruh anggota Komisi II lalu kontestan rapat secara langsung setuju.
Menteri Hukum dan juga Hak Asasi Orang (Menkumham) Supratman Andi Agtas pun menegaskan inovasi PKPU ini akan segera diundangkan. “Ini adalah jaminan bahwa insya Allah mungkin saja secepat mungkin saja pembaharuan PKPU itu akan kami harmonisasi dan juga selanjutnya di kesempatan pertama untuk segera diundangkan,” tegasnya.
Berikut isi Putusan MK termuat di inovasi di tempat Pasal 11 juga Pasal 14:
Pasal 11
(1) Partai Politik Audien Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Audien pemilihan dapat mendaftarkan Pasangan Calon jikalau telah dilakukan memenuhi persyaratan akumulasi perolehan pendapat sah di pemilihan anggota DPRD di tempat wilayah yang bersangkutan dengan ketentuan:
a. Untuk mengusulkan calon gubernur lalu calon delegasi gubernur:
1) Provinsi dengan jumlah keseluruhan penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap memperlihatkan sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik Audien pemilihan raya atau Gabungan Partai Politik Partisipan pemilihan harus memeroleh kata-kata sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di area provinsi tersebut;
