Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa perkembangan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) memang sebenarnya tak akan selesai pada waktu dua atau tiga tahun. eksekutif ketika ini fokus untuk mencari investor untuk mengebut establishment ibu kota baru.
“Ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu telah jadi semuanya,” kata Jokowi sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa, 16 Juli 2024.
Jokowi memaparkan pada 17 Agustus 2024, pembangunan ke IKN paling baru rampung 15 persen. Oleh sebab itu pemerintah masih memerlukan penanam modal baik dari pada maupun luar. Sebab Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara hanya sekali boleh dipakai untuk memulai pembangunan gedung-gedung pemerintahan.
pemerintahan merencanakan untuk pertama kalinya menyelenggarakan upacara 17 Agustus tahun ini ke IKN. Operasional atau kerja presiden juga akan berpindah seiring rampungnya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Awalnya Jokowi merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024.
Namun saat ditanya mengenai rencana berkantor ke IKN, Jokowi sebelumnya mengumumkan belum ada kepastian pada waktu dekat. Jokowi kemudian mengakui masih mengamati kesiapan infrastruktur terkait rencana untuk berkantor di IKN pada bulan ini. Jikalau memang sebenarnya infrastruktur sudah ada siap, Jokowi menegaskan akan segera berkantor di dalam IKN.
“Kemarin memang benar targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, setiap hari hujan terus. Hujan deres banget jadi memang benar pekerjaan banyak yang tersebut mundur, lalu itu biasa pada proyek besar,” kata Jokowi.
Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab pada Selasa siang, dengan salah satu fokus program adalah mendiskusikan tentang penanaman modal dalam IN. Presiden akan bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed hingga perwakilan perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, yang tersebut disebut telah berjanji untuk menanamkan modal di IKN.
Di Abu Dhabi akan ada penandatanganan MoU B to B atau business to business yang dimaksud disaksikan pemerintah. Baik pemerintahan Nusantara dan juga juga Uni Emirat Arab.
Sampai pada waktu ini belum ada realisasi pembangunan ekonomi asing untuk IKN, walau pemerintah sudah ada menerima beratus-ratus Nota Kesepahaman (MoU) kemudian Letter of Intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama. Menteri Investasi/Kepala Badan Sinkronisasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan ini ketika menjawab pertanyaan di rapat bersatu Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
“Investasi yang digunakan masuk di dalam IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah pembangunan ekonomi PMDN semuanya. Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang digunakan melakukan groundbreaking,” kata Bahlil. Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024 ini akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rupiah 72 triliun untuk konstruksi IKN.
Artikel ini disadur dari Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua
