Ibukota Indonesia – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak lalu Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) pada upaya mengawasi serta mengendalikan penyaluran material bakar minyak (BBM) subsidi dan juga kompensasi bagi konsumen pengguna.
Menurut dia, pada keterangannya di Jakarta, Senin, teknologi informasi juga mempermudah organisasi perangkat tempat (OPD) selaku penerbit surat rekomendasi lalu konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi kemudian kompensasi negara.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi kemudian kompensasi untuk penduduk yang mana berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," kata Erika pada waktu menjadi pembicara pada talkshow bertajuk "BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang", yang diselenggarakan pada rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia pada Jakarta, hari terakhir pekan (11/4/2025).
BPH Migas telah lama menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sesuai beleid tersebut, konsumen pengguna, seperti usaha mikro, bidang usaha perikanan, perniagaan pertanian, transportasi, atau pelayanan umum, diwajibkan miliki surat rekomendasi, yang diterbitkan oleh OPD terkait.
Untuk itu, BPH Migas telah terjadi mengembangkan program Xstar, yang merupakan salah satu alat kontrol pengaplikasian BBM subsidi kemudian kompensasi agar tepat sasaran serta tepat volume.
"Kami juga telah mempunyai perangkat lunak untuk penerbitan surat rekomendasi dan juga datanya telah terintegrasi dengan pemerintah wilayah juga badan bisnis penugasan," imbuh Erika.
Surat rekomendasi merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas besar penyaluran BBM subsidi dan juga kompensasi, mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara.
Data yang dimaksud terekam di sebuah sistem, yang digunakan mana besar BBM subsidi juga kompensasi yang disalurkan untuk konsumen pengguna, akan tercatat dengan baik.
"Jadi, kita tahu berapa (volume) yang mana sudah ada dikeluarkan untuk setiap konsumen pengguna," jelas Erika.
Selain mengatur dan juga mengawasi penyaluran BBM subsidi serta kompensasi bagi masyarakat, lanjut Erika, BPH Migas juga berazam mewujudkan transisi energi bersih, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
"Khususnya ibu-ibu untuk mulai mengenali bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang digunakan dapat dimanfaatkan pada rumah tangga," ucapnya.
Erika pun memacu perempuan Indonesi dapat membantu untuk mewujudkan tugas BPH Migas di memaksimalkan pemanfaatan gas bumi di di negeri, oleh sebab itu gas bumi merupakan energi yang dimaksud tambahan bersih juga efisien.
"Bagaimana nanti pemukim beralih terhadap energi yang digunakan lebih besar bersih dan juga tambahan mudah-mudahan didapatkan. Sudah seharusnya perempuan terlibat untuk membantu serta menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.
Sebagai salah satu perempuan yang mana diberi amanah mengawasi sebuah lembaga, ia menghadirkan perempuan Tanah Air mengerahkan segenap kemampuan yang digunakan dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita dan juga berkontribusi nyata bagi pengerjaan nasional.
"Pada ketika bekerja, kita bekerja dengan segala kemampuan yang mana dimiliki. Usahakan secara maksimal agar tujuan itu tercapai. Jalankan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang mana diamanahkan terhadap kita," sebut Erika.
Kegiatan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan juga Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan juga Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Tenaga Baru Terbarukan lalu Konservasi Daya Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, kemudian beberapa jumlah Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
Artikel ini disadur dari Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
