Reshuffle Kabinet yang digunakan Umurnya Tinggal 5 Akhir Pekan Lagi, Pakar: Pemborosan Uang Negara

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet pada penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Keputusan ini mengakibatkan sejumlah pertanyaan kemudian kritik mengenai urgensi juga faedah reshuffle, khususnya lantaran sisa waktu masa jabatan hanya saja sekitar 1,5 bulan.

Pakar Kebijakan serta Ekonom UPN Veteran Ibukota Indonesia Achmad Nur Hidayat menilai reshuffle kali ini selain tidak ada efektif juga memboroskan anggaran negara kemudian dapat memunculkan kesan bahwa penggantian menteri dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, tidak untuk negara.

“Mengganti menteri di waktu yang dimaksud sangat singkat, kurang dari 2 bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan merupakan langkah tidak ada efisien dari segi kinerja maupun anggaran,” ujar Achmad, Rabu (11/9/2024).

Menteri baru yang digunakan diangkat pada waktu sesingkat itu bukan akan memiliki cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau inovasi signifikan.

Waktu yang diperlukan untuk beradaptasi dengan tempat baru dan juga memahami dinamika kementerian sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi menteri baru untuk memberikan partisipasi yang dimaksud berarti. Akibatnya, kinerja menteri baru hampir tidak ada akan berdampak, menjadikan pergantian ini tiada lebih besar dari sekadar formalitas kebijakan pemerintah tanpa khasiat nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, tambahan bijaksana jikalau Presiden menunjuk manusia Pelaksana tugas (Plt) dari pada kementerian di dalam bawah koordinasi kementerian terkait daripada melakukan reshuffle yang dimaksud penuh biaya.

Penunjukan Plt akan lebih banyak efektif dikarenakan pejabat yang tersebut ditunjuk biasanya sudah ada memahami seluk-beluk kementerian dan juga tak perlu melintasi proses penyesuaian yang tersebut panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih besar optimal di dalam sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.

Langkah ini juga bisa jadi menghemat anggaran negara yang digunakan semestinya tidaklah perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, juga penyesuaian birokrasi lainnya.

Dia menuturkan reshuffle kalini ini mengakibatkan kesan yang mana kurang baik dalam mata publik. Seolah-olah Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan yang digunakan dapat memunculkan ramalan bahwa menteri baru merasa mempunyai utang budi untuk pribadi presiden.