PKB Go Public, Cak Imin Beberkan mengenai Transisi Kepemimpinan

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ) atau Gus Muhaimin menegaskan, PKB akan terbuka terhadap kelompok mana pun selama lima tahun ke depan. Bukan hanya saja untuk kelompok Nahdlatul Ulama (NU).
“Lima tahun ke depan ini PKB tiada hanya sekali untuk Nahdlatul Ulama tetapi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya, Akhir Pekan (8/9/2024).
Cak Imin menyiratkan kepengurusan PKB periode 2024-2029 akan menjadi periode terakhirnya menjadi pemimpin partai tersebut. Ia mengaku sedang mempersiapkan transisi agar PKB menjadi partai urusan politik yang dimaksud lebih tinggi terbuka dan juga melakukan regenerasi kepemimpinan dengan kader-kader muda.
“Karena masa transisi PKB go public, ya kira-kira lima tahun ini terakhir saya akan memimpin,” ucapnya.
Pernyataan yang disebutkan disampaikan Muhaimin merespons pengesahan struktur kepengurusan partai hasil muktamar PKB Bali, oleh Kementerian Hukum serta Hak Asasi Individu (Kemenkumham). Gus Muhaimin mengaku bersyukur melawan dukungan yang tersebut diberikan pemerintah untuk PKB. Di sisi lain, ia menilai bahwa pengesahan ini juga menandakan dimulainya tugas berat yang tersebut harus dijalankan.
“Disahkan kepengurusan DPP PKB oleh Menkumham ini menunjukkan bahwa kita sudah ada harus mulai start bekerja untuk demokrasi,” kata dia.
Dia menambahkan, ini amanat lalu tanggung jawab yang digunakan cukup berat. Menurut Cak Imin, beban berat yang dimaksud adalah mengupayakan agar PKB tidak ada lagi dianggap sebagai partai urusan politik untuk golongan tertentu. Dia juga menekankan pentingnya transisi kepemimpinan pada tubuh PKB dari kader-kader senior ke generasi muda.
“5 tahun ke depan ini era PKB go public, bukan belaka milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau, tapi sekali ini saja. 5 tahun ke depan adalah target go public,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Hukum serta HAM sudah pernah menyetujui secara resmi surat langkah terkait kepengurusan baru PKB hasil Muktamar Bali. Muktamar yang dimaksud memutuskan Gus Muhaimin kembali menjadi ketua umum PKB periode 2024-2029, sedangkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menjadi ketua Dewan Syuro PKB.
Muktamar PKB di dalam Bali pada Agustus 2024 lalu dibayang-bayangi dengan konflik yang dimaksud terjadi antara PKB lalu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).




