Ibukota pendapatan per kapitanya 21.000 dolar AS. Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Ibukota Indonesia yaitu dalam Ibukota Pusat itu telah 50.000 dolar AS
Jakarta – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomain Airlangga Hartarto mengklaim tingkat pendapatan per kapita wilayah DKI Jakarta hingga Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN), Kalimantan Timur telah terjadi lolos jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
“Jakarta pendapatan per kapitanya 21.000 dolar AS. Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Ibukota yaitu di Ibukota Pusat itu telah 50.000 dolar AS. Jadi aglomerasi Ibukota Indonesia itu sudah ada setara dengan negara-negara lain satu di antaranya Singapura,” kata Airlangga pada waktu Perayaan Hari Jadi Ke-58 Kementerian Koordinator Sektor Perekonomian di Jakarta, Kamis.
Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), menurut dia, juga lolos middle-income trap dengan pendapatan per kapita 17.000 dolar AS, sementara Kalimantan Timur berdasarkan data Bappenas 2023 tercatat miliki pendapatan per kapita 13.996 dolar AS.
“Kita dapat mengawasi daerah-daerah terus ke bawah juga per wilayah, itu yang tersebut angkanya telah tinggi. Nah termasuk kemarin beberapa kabupaten pada Sumatera Selatan, misalnya Ogan Komering Ilir, kemudian wilayah pada Sulawesi misalnya Morowali," ujarnya.
Namun, Airlangga mengungkapkan daerah-darah yang dimaksud perlu untuk terus dijaga tingkat kemiskinannya agar rendah, sekaligus harus dipastikan perputaran roda perekonomian di setiap wilayah terus berjalan.
Kendati demikian, beliau menganggap kesetaraan masih berubah menjadi tantangan Indonesia agar dapat menghadirkan wilayah lainnya terlepas dari middle-income trap.
Dengan bermacam indikator tersebut, Airlangga optimistis Negara Indonesia mampu menjalani masa aksesi Organisasi Kerja Sama kemudian Pembangunan Perekonomian (OECD) dengan cepat juga lancar.
"Di aksesi OECD itu, beberapa tahapan kita sudah ada comply, misal sebagian dari lingkungan hidup, sebagian dari pengelolaan BUMN. Memang kita bukan start from zero, oleh lantaran itu 3 tahun ke depan kita akan akselerasi," ucap Airlangga.
Untuk itu, Airlangga menggalakkan pemerintah tempat fokus memaksimalkan kemungkinan lapangan usaha wilayahnya masing-masing
Adapun pada Rabu (24/7), beliau mengakui bahwa langkah Negara Indonesia tergolong ambisius tetapi OECD juga sudah ada mendapat cantolan payung urusan politik di bentuk Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"OECD sudah ada ada cantolan-nya, serta dengan demikian diharapkan kita bisa saja menjalankan best practice yang digunakan direalisasikan oleh OECD," ujarnya.
Ia mengungkap bahwa ketika ini pemerintah sedang melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Negara Indonesia merevisi sekitar 70 undang undang.
Dengan terobosan yang disebutkan peringkat daya saing Nusantara menurut Institute for Management Development (IMD) meningkat dari peringkat 34 melonjak ke peringkat 27.
"Jadi sebetulnya beberapa step ini telah diakui oleh beberapa negara di dunia," kata Airlangga.
Saat ini, Indonesia berada dalam fokus untuk menyusun ‘Initial Memorandum’ sebagai pemenuhan standar kemudian persyaratan keanggotaan penuh OECD. Memorandum yang disebutkan akan bermetamorfosis menjadi alat bagi Nusantara untuk menyampaikan terhadap planet terkait reformasi yang mana akan dilakukan.
Initial Memorandum mencakup 26 sektor pada "steering commitee" OECD. Memorandum yang mana disusun antara lain dari sektor keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga kebijakan teknologi.
Airlangga menjelaskan selama berjalannya langkah-langkah aksesi, Tim Nasional Percepatan OECD akan turut melibatkan semua pihak yang mana terkait dengan 26 sektor yang dimaksud untuk menyelesaikan Initial Memorandum.
Artikel ini disadur dari Airlangga klaim Jakarta hingga Kaltim sudah lolos “middle-income trap”
