JAKARTA – pemerintahan Indonesia diminta untuk menyiapkan mitigasi menghadapi peperangan modern dan juga multikrisis. Untuk itu, para pemimpin tiada terlena dengan manuver lalu intrik kebijakan pemerintah yang tidaklah substansial sehingga mengabaikan kepekaan pada menghadapi ketidakpastian global juga risiko turbulensi yang mana semakin curam dan juga berpotensi membahayakan bangsa pada jangka panjang.
Hal yang disebutkan disampaikan pakar pertahanan sekaligus alumnus Doktoral Strategi Defense Universitas Keamanan (Unhan) Dina Hidayana usai mengikuti Dialog Demokrasi di dalam Habibie Center Ibukota Indonesia beberapa waktu lalu.
Kondisi ekstrem akibat transformasi era Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiquity (VUCA) menuju Turbulency, Uncertainty, Novelty, Ambiquity (TUNA) perlu diwaspadai dan juga diantisipasi secara detail juga cermat agar Indonesia bukan turut terjebak pada multikrisis kemudian efek konflik modern.
“Tanpa upaya pencegahan (mitigasi) yang digunakan serius melalui reformulasi rancang bangun sistem strategi perencanaan, proyeksi ancaman kemudian pengawasan memadai, maka kekacauan juga runtuhnya kedigdayaan negara tidak hal mustahil,” kata putri dari almarhum Mardani abituren AKABRI 74 ini, Selasa (17/9/2024).
Dina memandang adagium “si vis pacem, para bellum”, yang dimaksud artinya apabila menginginkan damai maka bersiaplah konflik masih relevan dengan strategi pertahanan kontemporer. Kondisi masa damai justru lebih banyak rumit dibandingkan masa perang, mengingat “war time” cuma berfokus pada penyelenggaraan serta kemenangan pertempuran tanpa mengindahkan efisiensi.
Baca juga: KSAU Sebut Perlindungan Atmosfer Jadi Salah Satu Kekuatan Perang Modern
Sementara “peace time” menuntut efisiensi lalu efektivitas pemanfaatan sumber daya nasional yang terbatas, baik itu SDM maupun SDA untuk eksistensi berkesinambungan.
Dina menyebut, fakta bahwa rakyat dan juga aktor kebijakan pemerintah kekinian cenderung disibukkan dengan perebutan kekuasaan atau suksesi kepemimpinan dalam berbagai organisasi serta institusi tanpa mengindahkan visi lalu solusi kongkret yang dimaksud ditawarkan di mengatasi berbagai persoalan lalu ancaman bagi publik serta masa depan negeri.
”Baru sekadar masyarakat selesai dengan urusan pemilihan presiden serta para legislator yang tersebut masih menyisakan polemik, beberapa bulan ke depan telah dihadapkan kembali dengan pilpres tingkat tempat yakni pemilihan gubernur juga bupati/wali kota. Pertanyaannya, ide serta gagasan seperti apa yang dimaksud dimiliki para kandidat pada memitigasi wilayah-wilayah dalam Indonesia pada menghadapi konflik terbuka kemudian asimetris hingga ancaman multikrisis?” tanya Dina.
