JAKARTA – Kementerian Daya juga Sumber Daya Individu atau ESDM mengungkapkan, pengembangan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sesuai komitmen Indonesia pada Paris Agreement juga target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 memerlukan penanaman modal setidaknya sekitar USD14,2 miliar atau setara Rp217,8 triliun untuk meningkatkan kapasitas listrik EBT menjadi 8,2 Giga Watt (GW).
“Kita memerlukan pembangunan ekonomi hingga tahun depan (2025) pembangunan ekonomi hingga USD14,2 miliar guna meningkatkan kapasitas dari renewable itu hingga 8,2 gigawatt (GW). Kita sanggup meninggikan bauran energi terbarukan tahun depan dari 13% menjadi 21%,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan juga Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi disitir dari laman resmi Kementerian ESDM, Kamis (5/9/2024).
Menurut Eniya, peningkatan kapasitas listrik EBT sesuai target pada tahun 2025 bukanlah sebuah keniscayaan namun memerlukan dana pembangunan ekonomi yang tersebut sangat besar. “Jadi memang benar perlu dana yang besar, tetapi tidak tidaklah mungkin,” tutur Eniya.
Eniya mengungkapkan, beberapa sumber-sumber energi terbarukan di tempat Indonesia yang tersebut prospek ketersediaanya mencukupi bahkan beberapa melimpah seperti, solar (3.294 GW), angin (155 GW), air (95 GW), arus laut (63 GW), BBN (57 GW) kemudian anas Bumi (23 GW).
Untuk sumber energi panas bumi yang digunakan potensinya sangat besar juga berperan penting pada mewujudkan NZE, Eniya mengatakan, telah menawarkan pengembangannya untuk investor.
“Indonesia mempunyai prospek sumber energi panas bumi yang melimpah hingga mencapai 23,6 GW dengan yang sudah ada termanfaatkan 2,6 GW (11%) sehingga ketersediaannya untuk dimanfaatkan masih sangat terbuka. Sudah kita tawarkan ke berbagai pihak kemudian sekarang sudah ada ada yang di-develop. Ada yang tersebut masih kita tawarkan untuk pemodal yang mana berminat mengembangkan panas bumi di area Indonesia,” terang Eniya.
Selain mempunyai kemungkinan yang mana besar sebagai base load, ketersediaan sumber EBT hampir ada pada seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah berencana menawarkan 5 wilayah kerja panas bumi pada tahun 2025 mendatang untuk Survei Pendahuluan dan juga Eksplorasi (PSPE) yakni, Gn Lawu (+-195 MW), Sipoholo Ria-Ria (+-35 MW) juga Cubadak – Panti (+-30 MW) serta 2 Tender Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), satu di dalam Telaga Ranu (+-85 MW) lalu Wapsalit (+-46 MW).
“Kami berharap 5 lokasi panas bumi yang dimaksud dapat menarik penanam modal untuk mengembangkannya,” pungkas Eniya.
