JAKARTA – Deputi Transportasi serta Infrastruktur Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman juga Pengembangan Usaha (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan komponen bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dimaksud berkualitas atau rendah sulfur secara tambahan tepat untuk mengatasi polusi udara juga penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang mana berhak juga membutuhkan.
“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa meninggal tarif BBM. Sehingga penduduk mendapatkan akses BBM yang mana lebih besar berkualitas kemudian lebih besar bersih,” jelas Rachmat pada pernyataannya, dikutip, hari terakhir pekan (13/9/2024).
Baca Juga: Miris! Nelayan Pandeglang Tantangan Melaut Gegara Pembatasan BBM Subsidi
Menurut ia untuk menjalankan rencana yang dimaksud tanpa membebani rakyat ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tinggi tepat sasaran, yaitu untuk golongan yang mana membutuhkan.
“Jadi golongan kelas menghadapi bukan lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ujar dia.
Dia juga menegaskan persoalan kegelisahan dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban kegiatan ekonomi penduduk kelas menengah. “Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan perekonomian terhadap kelas menengah,” jelasnya.
Meski pada waktu ini belum dapat membeberkan detil peraturan yang tersebut sedang disusun pemerintah, ia menyampaikan, “Apabila menggunakan asumsi yang mana dilaporkan di area media, di area mana jenis kendaraan ebih dari 1400 cc tidaklah akan menjadi golongan penerima subsidi BBM maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan,” jelasnya.
Rachmat mengingatkan beberapa poin yang melatarbelakangi rencana pemerintah untuk memacu penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.
“Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan 119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Hal ini artinya pajak warga tak secara optimal tersalurkan lantaran tiada dinikmati golongan yang digunakan membutuhkan subsidi tersebut,” ujar dia.
Baca Juga: Pengamat UGM: BBM Subsidi Salah Sasaran Bebani APBN Rp90 Billion
Melihat tantangan tersebut, maka penambahan anggaran subsidi BBM tak dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang mana bukan tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah menyokong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tersebut tepat sasaran.
Di sisi lain, tantangan polusi udara yang dimaksud berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan di menggerakkan penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih tinggi masif. Kemenko Marves menekankan, ketika ini telah terdapat kilang minyak yang tersebut siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya dalam tempat Jakarta.
“Oleh sebab itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Ibukota Indonesia sebelum nantinya berjalan secara nasional pada 2028,” kata dia.
