JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan kebijakan pemberian HGB serta HGU selama beratus-ratus tahun merupakan sesuatu yang digunakan kebablasan.
Andrinof menilai pemodal atau para pelaku usaha akan otomatis tertarik untuk berinvestasi ke sebuah wilayah ketika meninjau potensi usaha di area kawasan tersebut. Alih-alih memberikan insentif untuk para investor, kebijakan yang disebutkan justru dianggap kelewatan.
“Tidak perlu itu (pemberian HGU kemudian HGB hampir 2 abad), itu kebablasan,” ujar Andrinov di acara Peluncuran Buku ‘9 Alasan serta 8 Harapan Memindahkan Ibukota’ di tempat Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).
Menurutnya, prospek perniagaan akan tercipta ketika sebuah biosfer hidup dan juga mengalami perkembangan di area sebuah wilayah. Maka yang dimaksud penting untuk dipastikan adalah pembangunan sistem ekologi kota terlebih dahulu sebelum mengundang penanam modal masuk ke IKN.
“Biar belaka nanti kalau prospek perusahaan itu muncul otomatis pemodal baru akan tertarik, yang digunakan saya ingatkan sekarang ga mungkin saja kan penanam modal masuk sekarang, berat,” kata Andrinof.
“Maka bangun rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan. Tapi nyari, mengundang pemodal yang mana mau taruh Rp50 triliun itu tidaklah logis,” tambahnya.
Seperti diketahui ketika ini pemerintahan mengeluarkan kebijakan untuk pemberian HGB (Hak Guna Bangunan) terhadap calon pemodal IKN selama 180 tahun, atau HGU (Hak Guna Usaha) selama 190 tahun. Harapannya skema ini menjadi insentif khusus bagi calon pemodal IKN sebagai pemanis alias pelaris investasi.
Mengingat porsi pembiayaan APBN dipatok hanya sekali 20% dari proyeksi keinginan dana konstruksi IKN sebesar Rp466 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Sehingga porsi pembiayaan dari badan bisnis memegang harapan besar untuk keberlangsungan lalu keberhasilan proyek Ibukota baru tersebu
