Jakarta – Penjabat Pemimpin wilayah DKI DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau terhadap para kepala sekolah dalam Ibukota Indonesia untuk tak lagi merekrut guru honorer tanpa sepengetahuan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ia mengumumkan tindakan itu menyalahi aturan.
“Jika ada keperluan seharusnya dilaporkan untuk Dinas Pendidikan, sehingga nanti dapat dijalankan perekrutan sesuai peta kebutuhan,” kata Heru Budi melalui penjelasan tertulis, disitir pada Ahad, 21 Juli 2024.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN. Pemenuhan permintaan pegawai seharusnya diwujudkan melalui jalur seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) lalu Pegawai eksekutif dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia menegaskan, pemerintah area ingin pengajar mendapatkan haknya melalui mekanisme yang mana benar. Karena itu, Disdik DKI melakukan cleansing atau pemadanan data guru. Heru mengimbau guru honorer yang terdampak dapat mendaftar kontrak kerja individu atau KKI pada Agustus 2024.
Heru berujar akan merekomendasikan sekitar 4 ribu yang tersebut terdampak kebijakan cleansing agar mendapatkan data pokok institusi belajar (Dapodik). Disdik memberikan kuota sebanyak-banyaknya 1.700 pada pendaftaran KKI.
Sementara, untuk 2.300 guru honorer yang digunakan tiada terakomodir mampu mendaftar melalui jalur PPPK dengan kuota yang digunakan dibuka Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, Penelitian kemudian Teknologi (Kemendikbudristek) sejumlah 1.900. Namun, dia akan bersaing dengan guru honorer lain dalam seluruh Indonesia.
Heru juga menyarankan bagi dia yang dimaksud tidaklah lolos keduanya untuk mempersiapkan diri mendaftar pada 2025. Sosialisasi mengenai kebijakan ini akan disampaikan pada Senin, 22 Juli 2024. “Saya akan kumpulkan Kepala Sekolah se-Jakarta supaya informasi ini bukan bias,” ujarnya.
Sementara itu, Federasi Serikat Guru Nusantara atau FSGI menganggap sekolah di bermacam tempat membutuhkan guru honorer lantaran jumlah agregat guru berstatus PNS dengan penggantinya tidak ada seimbang. Oleh oleh sebab itu itu, guru kontrak dapat berubah menjadi solusi.
“Ini demi menghargai larangan pengangkatan pegawai non-ASN untuk pengisian jabatan ASN sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023,” ucap Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo melalui pernyataan resmi, dikutipkan Sabtu, 20 Juli 2024.
Sesuai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022, Pasal 40 ayat 4, guru honorer yang dibiayai melalui dana BOS harus memenuhi sebagian persyaratan, yaitu berstatus tidak ASN, tercatat di Dapodik, miliki Nomor Unik Pendidikan juga Tenaga Kependidikan (NUTPK), juga belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
AISYAH | DESTY LUTHFIANI
Pilihan editor: Ilham Habibie: Kesepakan Koalisi dengan PKS di dalam Pilgub Jawa Barat Akhir Juli
Artikel ini disadur dari Heru Budi Imbau Kepala Sekolah Tak Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Pemprov
