JAKARTA – Menjadi hal yang digunakan wajar apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidaklah miliki power kemudian belaka orang biasa pasca tidaklah lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini ditegaskan oleh pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan.
Penyampaian ini disampaikan Haikal Hassan menanggapi pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, di acara Rakyat Bersuara dalam iNews, Selasa (17/9/2024).
“Kalau tadi Bang Adian bilang setelahnya 20 Oktober Pak Jokowi tidak ada punya wewenang, itu ya memang sebenarnya begitu, setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang dimaksud mau dinaikin gitu loh,” ucap Haikal.
Haikal memandang, PDIP seharusnya terlibat bertanggung jawab menghadapi beragam fenomena yang digunakan terjadi mendekati lengsernya Jokowi.
“Kalau Bang Adian mengamati ada sesuatu yang dimaksud enggak beres pada negara ini, mestinya jangan lihat sekarang dong, yang mana bersatu Pak Jokowi selama 9 tahun lebih lanjut itu siapa? Ya PDIP, masa PDIP lepas tangan,” katanya.
Haikal pun meminta, untuk tidaklah menumpahkan segala kesalahan terhadap Jokowi. “Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan ke orang gitu loh. Yang 9 tahun 3 bulan ini dengan Pak Jokowi itu siapa?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia ketika ini sudah ada sangat hancur dari sisi korupsi. “Jangan pura-pura cuci tangan, lepas diri, negara ini telah hancur lebur dari sisi korupsi, terus KPK punya daftar yang dimaksud paling berbagai korupsinya itu partai apa. Saya enggak tanya Adian, saya tanya partainya,” tegasnya.
Haikal juga mempertanyakan sikap DPR yang digunakan tak kunjung mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang telah lama diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang yang tersebut diminta oleh Pak Jokowi Undang-Undang Perampasan Aset, kenapa ketum Anda itu tak menyetujui, kenapa DPR enggak ngikutin,” ucapnya.
“Kalau itu disetujui, perampasan aset itu semata-mata dari lima orang saja, Rp440 triliun balik pada waktu sesaat,” lanjutnya.
Oleh lantaran itu, Haikal kembali menegaskan, hal yang mana normal bila Jokowi tak lagi miliki kekuasaan setelahnya purnatugas.
“Itu normal. Presiden Soekarno yang digunakan kita hormati ketika beliau tidaklah lagi presiden kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang digunakan kita hormati, ketika selesai jadi presiden sudah ada juga selesai, begitu juga Pak SBY, Bu Mega,” tandasnya.
