Yogyakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan alasan utama organisasi kemasyarakatan itu menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang batu bara.
Hal itu disampaikan Haedar pasca rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang tersebut dilakukan di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta Minggu 28 Juli 2024.
“Kami, Muhammadiyah sesuai karakter kami, sewaktu ada tawaran resmi yang mana sifatnya political will baik dari pemerintah, tidaklah dan juga merta menerima, tapi juga tak dan juga merta menolak,” kata Haedar Nashir, Minggu 28 Juli 2024.
Haedar melanjutkan, Muhammadiyah selama ini punya prinsip, langkah menerima, menolak kemudian melakukan apapun harus berdasarkan ilmu pada agama Islam yang mana jadi pedoman.
“Bahwa jangan bertindak, bersikap apapun tanpa ilmu, langkah kami juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang digunakan sesuai prinsip Islam Berkemajuan, dan juga mengamati bermacam konteks hidup lokal juga nasional,” kata dia.
Dua bulan kajian
Maka, kata Haedar, selama kurang lebih lanjut dua bulan ini Muhammadiyah mengkaji tentang izin pengelolaan tambang itu. Dari bervariasi aspek sekaligus mendengar pendapat dari kelompok yang digunakan kontra dengan sederet argumen mulai kesulitan lingkungan, nasib warga setempat dan juga mengenai prospek tambang ilegal yang mana mempunyai berbagai masalah.
“Bahkan ada sebagian kecil kelompok yang (menolak kelola tambang) mengadakan demonstrasi, kami terbiasa situasi itu, demo, kritik sekeras apapun kami sikapi secara moderat lalu terbuka,” ujarnya.
“Kami juga terima pandangan yang pro kemudian konstruktif dengan beraneka argumen disertau data juga fakta yang mana hidup ke lapangan,” kata dia.
Dari hasil kajian bervariasi aspek itu, kata Haedar, Muhammadiyah pun akhirnya menerima izin bidang usaha pertambangan yang digunakan diberikan pemerintah.
“Kami mengamati nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya, bukanlah hanya sekali persoalan tambang, tapi dunia politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya,” kata Haedar.
Haedar membandingkan, bagaimana dulu rakyat Tanah Air menyongsong era reformasi dan juga demokratisasi. Ia mengatakan reformasi dulu dibayangkan seperti surga, begitu terjadi demokratisasi, terbentuk tambah masalah. Ia mengutarakan Muhammadiyah pada menghadapi permasalahan dengan elegan, lalu seksama.
“Kami ambil langkah dan juga langkah (menerima ijin tambang) bukanlah akibat mengambil bagian ikutan atau tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang, berikutnya kami plenokan juga konsolidasi. Jadi ada dua pandangan hidup (soal pro kontra tambang) ini akhirnya mayoritas sampai kesimpulan PP Muhammadiyah satu kesatuan pada pertimbangan menerima (izin tambang),” ujarnya.
Bentuk Satgas
Sebagai keseriusan melaksanakan izin pengelolaan tambang itu, Muhammadiyah pun sudah membentuk satuan tugas khusus untuk pengawasan serta pelaksanaan.
Sebagai ketua satgas tambang itu, Muhammadiyah menunjuk Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sektor Ekonomi, Bisnis, kemudian Industri Halal Muhadjir Effendi. Muhadjir sendiri merupakan Menteri Koordinator Sektor Pembangunan Individu juga Kebudayaan (PMK) pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Pak Muhadjir sebagai ketua satgas mewakili Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sektor Ekonomi, Bisnis, kemudian Industri Halal, bukanlah sebagai Menteri PMK,” kata Haedar.
Artikel ini disadur dari Haedar Nashir Beberkan Alasan Muhammadiyah Terima Izin Tambang
