JAKARTA – Pengurus Pusat Aksi Pemuda (PP GP) Ansor menyoroti tindakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tak menyertakan hijab pada standar pakaian untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. GP Ansor menilai langkah yang dimaksud merupakan langkah mundur dari BPIP sekaligus mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dalam akhir jabatannya.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Sektor Ketahanan Nasional serta Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor, HM Syafiq Syauqi pada keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Diketahui, pada Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, serta Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, bukan menyertakan hijab untuk standar pakaian Paskribaka putri.
Aturan itu kemudian memicu kontroversi akibat Paskibraka putri yang mana mengenakan hijab ketika diberangkatkan dari wilayah terpaksa harus melepaskannya demi mengikuti aturan sesuai surat tindakan tersebut. Apalagi, anggota Paskibraka juga diminta menyetujui secara resmi surat persetujuan untuk menaati aturan dan juga standar yang dimaksud sudah ada dikeluarkan oleh BPIP.
Gus Syafiq menegaskan Indonesia mempunyai putra bangsa terbaik yang menjadi pasukan Paskibraka dengan beragam budaya kemudian keyakinan. Putusan Kepala BPIP yang dinilai menjadi faktor utama polemik ini adalah bentuk kooptasi terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan penduduk yang tersebut beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” paparnya.
Oleh dikarenakan itu, ia memohonkan BPIP untuk menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, serta Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang digunakan sanggup merangkul semua keberagaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya bukan memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan terhadap BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada ketika pengukuhan Paskibraka.
