JAKARTA – Ekonom Indef Faisal Basri mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mana menunjuk Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif menjadi Menteri Daya lalu Narasumber Daya Mineral (ESDM).
Ia pun menduga bahwa penunjukan Bahlil ini membuka kesempatan Mantan Menteri Penanaman Modal itu untuk bagi-bagi izin tambang.
“Saya bukan tahu apa yang digunakan terjadi pada Pak Arifin, tapi ini kan memperlancar proses penguasaan tambang termasuk bagi-baginya ke siapa aja lagi sebab ormas kan tiada terbatas pada Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama (NU) belaka kan yang mana lain juga antri,” terangnya pada diskusi iskusi Publik INDEF Kemerdekaan lalu Moral Politik Pemimpin Bangsa, Selasa (20/8/2024).
Faisal juga menilai bahwa kedepan pengelolaan tambang bukan lagi melalui jalur lelang, namun melalui penunjukan-penunjukan seperti itu.
“Jadi ya bagian rusaknya dari tatanan ini, tatanannya dirusak kemudian diperlukan sosok-sosok yang pokrol bambu gitu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru perihal pemberian izin tambang bagi organisasi rakyat (ormas) keagamaan, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Izin untuk ormas tambang, untuk PBNU sudah ada selesai kalau tiada salah 3 sampai 4 hari lalu,” jelasnya pada acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang dimaksud diselenggarakan di tempat Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Awal Minggu (19/8/2024).
Bahlil bilang, PBNU nantinya tinggal menyetorkan Kompensasi Informasi Berita (KDI) yang tersebut ditransfer terhadap negara. “Kalau sudah ada selesai ya selesai. Kemudian muhammadiyah sekarang di proses yang juga telah hampir selesai tentang lokasi,” lanjutnya.
Bahlil juga menegaskan bahwa walaupun dirinya mempunyai latar belakang sebagai pengusaha perusahaan tambang, namun dirinya berjanji, tak akan miliki konflik kepentingan dengan jabatan barunya tersebut.
