Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Memberikan Tekanan

Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang tersebut mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal asuransi kendaraan bermotor tiada dapat bersifat wajib kemudian mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga ketika ini kesadaraan warga Negara Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada ke level kelas menengah atas.

Faisal menegaskan, ke daerah-daerah, masyarakat tidaklah memikirkan asuransi kendaraan oleh sebab itu ada keperluan lebih besar mendesak seperti konsumsi untuk pangan. “Kenapa harus diwajibkan kalau pendatang merasa tidak ada ada risikonya. Ini adalah akan kesulitan oleh sebab itu dalam pedesaan misalnya tidak ada ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini memiliki kemungkinan meningkatkan inflasi,” ujar Faisal ketika ditemui usai berubah menjadi pembicara dalam forum non-bank financial ke Jakarta, Hari Jumat 26 Juli 2024.

Faisal menambahkan, kebijakan yang dimaksud bukan diperlukan dieksekusi pada waktu dekat. Menurutnya tak semua negara berhasil meningkatkan sektor lapangan usaha keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.

Menurut Faisal, seharus pemerintah memperbaiki sistem keamanan bidang sektor keuangan. Sehingga berikutnya bisa saja menyebabkan peningkatan partisipasi warga di berasuransi. “Tapi ini langkah yang tersebut harus diiringi juga dengan perbaikan ekonomi. Bagaimana bisa jadi kalau pertumbuhan ekonomi mentok di dalam 5 persen saja,” ujarnya.

Diwawancarai terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, kemudian Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengakui hal tersebut. Ogi menyatakan rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat pada asuransi dipicu oleh sebab itu minimnya pengetahuan akan pentingnya asuransi.

“Tanpa literasi pemukim tiada tahu kebutuhannya atau apa. Jadi kalau itu literasi mampu dilaksanakan serta keperluan itu akan muncul. Kalau saya tiada punya barang asuransi, maka saya akan berisiko lebih. Itu yang tersebut edukasi itu yang dimaksud penting terus-menerus dilakukan,” katanya.

Ogi mengutarakan ketika ini paradigma masalah asuransi penting diubah. Dia menilai, kesadaran komunitas terhadap barang jasa keuangan tak mampu diwujudkan secara instan. “Makanya campaign untuk asuransi kita ubah, kalau dulu mari berasuransi, sekarang itu pahami, paham dulu, baru miliki,” katanya.

Pilihan editor: Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian mengenai Wajib Asuransi Kendaraan

Artikel ini disadur dari Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak