JAKARTA – Menteri Hukum lalu HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas melakukan konfirmasi telah mengesahkan hasil Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bali yang dilaksanakan, beberapa waktu lalu. Hal ini ditegaskan Supratman tentang ada isu akan adanya muktamar PKB tandingan.
“(Muktamar PKB) kalau tiada salah saya sudah ada tanda tangani,” kata Supratman di tempat Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Supratman Andi Agtas menegaskan Kemenkumham bukan bisa saja bergabung campur terkait urusan internal partai manapun.
“Prinsipnya bagi kami tak ada hak, tidak ada mungkin saja menahan sebuah permohonan ya,” ujarnya.
Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menyatakan beberapa parpol yang mana telah dilakukan melakukan kongres, munas, maupun muktamar seperti PKB, telah ada yang tersebut ditandatangani untuk proses pengesahan.
Sebelumnya, sebagian fungsionaris DPP PKB berencana mengatur muktamar tandingan di dalam Jakarta. Rencana Muktamar itu dilaksanakan lantaran Muktamar VI PKB dalam Bali dianggap menuai kontroversi.
Sekretaris DPP PKB, Abdul Malik Haramain mengungkapkan Muktamar PKB pada Bali dijalankan secara tertutup kemudian menyalahi prinsip kaidah demokrasi dan juga cacat organisatoris.
“Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat, dan juga wisatawan pada seluruh Bali,” ujar Malik pada keterangan tertulisnya dikutip, Mingguan (25/8/2024).
Ia mengklaim pengumpulan surat dukungan DPC PKB terhadap Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PKB diiringi ancaman pemecatan struktural. Atas dasar itu, ia menyatakan Muktamar VI PKB yang digunakan dilakukan di area Bali Nusa Dua Convention Center sesat, tidaklah demokratis, lalu hanya sekali meneguhkan kepentingan syahwat urusan politik Cak Imin.
“Mempertimbangkan tindakan regu panel serta seruan PBNU untuk tidaklah menyelenggarakan Muktamar di tempat Bali, maka menghadapi nama DPP kami menyelenggarakan Muktamar pada 2-3 September 2024 di dalam Jakarta,” katanya.
