JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) menilai pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 pada era Reformasi menjadi momen penting mengatasi martabat Proklamator Kemerdekaan Indonesia Soekarno. Pencabutan ini adalah langkah pertama menuju pelurusan sejarah dan juga keadilan bagi sosok yang digunakan dikenal sebagai Bapak Bangsa Indonesia.
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo, menegaskan pentingnya momen ini sebagai langkah untuk memulihkan martabat Bung Karno. TAP yang dicetuskan pada masa kekuasaan Orde Baru (Orba) secara efektif mencabut kekuasaan Soekarno akibat tuduhan keterlibatannya di perkembangan G30S/PKI pada 1965.
“Pencabutan TAP MPRS ini membuka jalan bagi rehabilitasi nama baik Soekarno kemudian mengatasi pengakuan melawan peran besarnya pada sejarah bangsa,” ujarnya, Rabu (11/9/2024).
Baginya, insiden ini juga memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menyusun kembali narasi sejarah yang digunakan lebih tinggi jujur serta terbuka. Peristiwa G30S/PKI pada 1965 bukanlah insiden sederhana. Bung Karno, yang mana menjalin hubungan erat dengan blok Timur lalu mengedepankan aksi Non-Aligned, dianggap sebagai ancaman oleh Amerika Serikat lalu sekutunya.
Dokumen yang digunakan belakangan terungkap menunjukkan keterlibatan CIA kemudian unsur militer di kudeta urusan politik yang dimaksud menjadi salah satu upaya global untuk menggulingkan Soekarno. Namun, yang tersebut ironis adalah bahwa hingga akhir hayatnya pada 1970, Soekarno bukan pernah menghadapi pengadilan yang mana adil untuk membersihkan namanya dari tuduhan keterlibatan.
“Bung Karno tidak ada pernah diberi kesempatan untuk membersihkan namanya pada pengadilan, ini mencerminkan ketidakadilan yang dimaksud dirasakan oleh keluarga serta para pendukung Soekarno selama bertahun-tahun,” ucapnya.
Pelurusan sejarah ini menjadi sangat penting di pembentukan identitas bangsa ke depan. Soekarno, dengan gagasannya tentang Pancasila lalu peran besar di mengawasi perjuangan kemerdekaan Indonesia, harus mendapatkan penghormatan yang tersebut layak.
Benny menekankan pelurusan ini juga bertujuan untuk menghapus stigma kebijakan pemerintah yang tersebut selama bertahun-tahun menghantui keluarga Soekarno.
