Berapa besaran pajak sepeda gowes motor listrik?

Motor listrik menjadi salah satu pilihan kendaraan yang digunakan ramah lingkungan, motor listrik mengalami peningkatan popularitas di Indonesia. Selain adanya bantuan subsidi dari pemerintah, biaya pajak yang mana dikeluarkan juga cenderung lebih besar terjangkau dibandingkan motor berbahan bakar bensin.

Pajak untuk motor listrik sudah pernah diterapkan sejak beberapa tahun tak lama kemudian dengan besaran yang tersebut berbeda dari motor konvensional. Tarif pajak motor listrik yang tambahan ekonomis, menimbulkan berbagai pengguna kendaraan beroda dua motor tertarik menggunakan motor listrik.

Motor listrik dikenakan pajak tahunan, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang wajib dibayar oleh setiap pemiliknya. Selain itu, pengguna motor listrik juga diharuskan membayar Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008.

Masyarakat harus membayar pajak motor listrik pada kantor SAMSAT sesuai dengan wilayah domisili mereka. Meskipun jumlah keseluruhan yang dimaksud harus dibayar tertera pada STNK, berikut merupakan cara menghitung estimasi kemudian ketentuan pembayaran pajak sepeda gowes motor listrik.

Pajak STNK motor listrik terdiri dari dua komponen utama: PKB lalu SWDKLLJ. Berikut penjelasan singkat tentang setiap-tiap komponen.

1. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

PKB merupakan pajak tahunan yang digunakan dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan (NJK). Tarif untuk motor listrik adalah maksimum 10% dari NJK, meskipun pemerintah seringkali memberikan insentif dengan menghurangi tarif ini.

SWDKLLJ merupakan sumbangan yang mana bukan dengan segera terkait dengan pajak. Besarannya tergantung pada jenis kendaraan juga kapasitas mesin yang dikonversi dari daya listrik.

1. Pembebasan PKB serta BBNKB

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023, pemilik motor listrik murni baru (bukan hasil konversi) akan dibebaskan dari PKB serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Peraturan ini berlaku sejak 11 Mei 2023.

PMK Nomor 8 Tahun 2024 mengatur insentif PPN untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Pembelian motor listrik akan dikenakan PPN sebesar 1 persen dari nilai tukar jual, terpencil lebih besar rendah dibandingkan tarif normal yang tersebut mencapai 11 persen.

Beberapa pemerintah area juga memberikan insentif tambahan untuk motor listrik, seperti pengurangan PKB atau pembebasan biaya balik nama.

Meskipun ada pembebasan PKB kemudian insentif PPN, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masih harus dibayar. Besarannya bergantung pada jenis lalu kapasitas motor listrik yang dimaksud dimiliki.

Biaya pajak tahunan motor listrik sangat bergantung pada nilai tukar lalu jenisnya. Secara umum, estimasi biaya pajak tahunan berkisar antara 1,5 persen hingga 2,5 persen dari tarif jual kendaraan. Berikut merupakan perkiraan biaya untuk berubah-ubah kategori motor listrik:

1. Motor listrik terjangkau (Rp 15 juta) Estimasi pajak tahunan sekitar Rupiah 225.000 – Rupiah 375.000.

2. Motor listrik menengah (Rp 30 juta) Estimasi pajak tahunan sekitar Mata Uang Rupiah 450.000 – Mata Uang Rupiah 750.000.

3. Motor listrik premium (Rp 50 juta) Estimasi pajak tahunan sekitar Rupiah 750.000 – Mata Uang Rupiah 1.250.000.

Biaya pajak untuk setiap merek motor listrik identik serta tiada bervariasi. Untuk pengurusan STNK kemudian plat nomor motor listrik, biayanya berkisar antara 2 hingga 4 jt rupiah. Konsumen cuma wajib menyerukan KTP pada waktu membeli motor listrik, kemudian langkah-langkah selanjutnya akan dibantu oleh sales dalam tempat pembelian.