Cak Imin Masih Mencerna Putusan MK kemudian Pendapat DPR persoalan Syarat Baru pemilihan gubernur

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menanggapi dua pendapat berbeda antara Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian DPR terkait aturan ambang batas pencalonan kepala tempat . Cak Imin, sapaan akrabnya, masih mencerna dua pendapat tersebut.

“Soal putusan MK dan juga reaksi DPR ini menjadikan satu jadwal yang mana harus dalam atas. Ada dua pendapat, ada pendapat DPR juga MK,” kata Muhaimin pada waktu ditemui dalam JCC, Ibukota Pusat, Rabu (21/8/2024).

Menurut Cak Imin, PKB masih butuh waktu untuk melakukan pencernaan. “Kita masih butuh waktu untuk mencerna ini, bagaimana ini ada dua lembaga yang digunakan berbeda-beda (pendapatnya),” ujarnya.

Wakil Ketua DPR ini menekankan, PKB sebagai partai parlemen masih melakukan pencernaan menghadapi dinamika yang tersebut terjadi. “Sebagai partai yang bukan terlalu besar pada DPR, ya harus mencerna lagi,” kata Cak Imin.

Untuk diketahui, DPR secara langsung menjadwalkan rapat paripurna untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah menjadi undang-undang. Kesepakatan diambil pasca Baleg DPR menyelenggarakan rapat dengan Panja RUU Pilkada, Rabu (21/8/2024).

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya sudah menyurati pimpinan DPR untuk menjadwalkan rapat paripurna guna mengesahkan RUU Pilkada.

“Ya, kami tadi telah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini, oleh sebab itu kemarin berdasarkan langkah Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan di paripurna terdekat,” kata Awiek, sapaan akrabnya, pada waktu ditemui dalam Kompleks Parlemen Senayan, DKI Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilihan Kepala Daerah menyepakati beberapa jumlah hal, salah satunya terkait ketentuan pencalonan di pemilihan gubernur 2024. Kesepakatan itu berbeda dengan putusan MK terkait aturan pencalonan di pemilihan gubernur 2024.

Seperti Pasal 40 yang digunakan diubah di DIM baru usul inisiatif DPR menjadi dua kelompok persentase ketentuan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah 2024 bagi partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik yang digunakan miliki kursi pada DPRD maupun bagi partai urusan politik atau gabungan partai kebijakan pemerintah yang tersebut bukan memiliki kursi di tempat DPRD.