Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Security (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud Mahmodin alias Mahfud Md., memaparkan bahwa demokrasi tanpa penegakan hukum atau nomokrasi akan cenderung memunculkan anarki.
“Demokrasi itu intinya kebebasan, serta kebebasan yang dimaksud berlebih akan cenderung mengakibatkan anarki,” ujar Mahfud MD. Menurut dia, sebelum muncul anarki, nomokrasi atau supremasi hukum harus diterapkan untuk mengendalikan kebebasan pada demokrasi, maka demokrasi itu akan berjalan relatif baik.
Dalam pernyataannya, Mahfud mengutip sebuah tesis dari penduduk yang digunakan bernama Umam, yang dimaksud menurutnya telah lama meneliti sistem demokrasi di beragam negara, di antaranya Indonesia. Dalam tesis Umam menyatakan bahwa demokrasi yang digunakan kuat bisa jadi menghapus korupsi.
Namun, di Indonesia, memulai pembangunan demokrasi semata tidak ada cukup untuk menghapus korupsi. “Kok negara lain bisa, kenapa Indonesia nggak bisa?” tanya Mahfud skeptis, ketika membawakan materi “Pembangunan Demokrasi di dalam Indonesia” di acara Sekolah Demokrasi kemudian INDEF School of Political Economy, dengan tema Tantangan Perekonomian Politik eksekutif Baru: Menyambut Kabinet Prabowo Gibran di dalam Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.
Menurut Menkopolhukam Kabinet Negara Indonesia Maju 2019-2024 ini, penyebab utamanya adalah nomokrasi pada Indonesia tiada berjalan dengan baik. “Demokrasinya dibiarkan terkawal oleh hukum, sehingga apa? yang dimaksud berjalan ke tingkat elit berjalan kesenangan-kesenangan. Di tingkat bawah, berlangsung semacam anarkis lah, anarkis opini,” jelasnya.
Dia juga menyoroti kemajuan teknologi informasi yang digunakan mengalami perkembangan pesat tanpa pengawasan hukum yang dimaksud memadai. “Sekarang ada kebenaran baru oleh sebab itu kebebasan yang dimaksud ditopang oleh medsos. Kemajuan teknologi informasi yang digunakan tidaklah dikawal juga oleh penegakan hukum yang tersebut benar,” kata Mahfud.
Mengutip dari Wakil Presiden pertama Bung Hatta, Mahfud mengingatkan bahwa demokrasi mempunyai ancamannya sendiri apabila tidaklah dijaga dengan kedisiplinan moral serta tata aturan. Mengutip apa yang mana disampaikan oleh Bung Hatta sekitar 15 tahun sebelum Negara Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1931, cemokrasi itu punya ancamannya tersendiri seperti yang sekarang ini sudah ada muncul.
“Demokrasi itu kalau tidak ada dijaga dengan kedisiplinan moral dan juga tata aturan, akan berubah menjadi alat untuk membunuh demokrasi,” jelas Mahfud.
“Yang sekarang ini banyak terjadi, Demokrasi membunuh demokrasi,” papar Mahfud lagi. “Demokrasi itu kedaulatan rakyat, Nomokrasi itu kedaulatan hukum. Itu harus bersama. Nggak bisa saja anda mau hanya sekali hukum tanpa demokrasi itu sewenang-wenang. Anda mau demokrasi kalau nggak ada hukum, itu anarki. Oleh sebab itu harus seimbang.”
Dia menambah, di dalam di suatu negara yang tersebut ingin maju, demokrasi kemudian nomokrasi adalah dua kata kunci yang digunakan harus diterapkan bersamaan. “Demokrasi dan juga nomokrasi ini pasangan suami istri yang tidak ada mampu dipisahkan.”
Pilihan editor: Pakar Baca Sinyal Jokowi Ngotot Bangun IKN dengan Gelar Sidang Kabinet
Artikel ini disadur dari Mahfud Md: Di Indonesia, Demokrasi membunuh Demokrasi
