JAKARTA – Dana Moneter Internasional ( IMF ) menilai ekspansi BRICS telah seharusnya mendapatkan dukungan, lantaran berdampak positif terhadap perekonomian global. Pernyataan IMF merespons keinginan Turki yang dimaksud tertarik bergabung dengan kelompok negara-negara tumbuh di tempat di BRICS.
Turki menjadi negara terbaru yang mana secara resmi mengajukan keanggotaan BRICS pada awal September. Pertama kali didirikan pada tahun 2009 oleh Rusia, China, India lalu Brazil, BRICS semata-mata butuh satu tahun untuk memperluas keanggotaan dengan bergabungnya Afrika Selatan.
Ekspansi BRICS berlanjut dalam tahun 2024, ketika group ini mengalami perkembangan semakin sangat dengan merapatnya beberapa negara tumbuh utama mencakup Mesir, Iran, Uni Emirat Arab (UEA), kemudian Ethiopia.
Sebelumnya Presiden Rusia, Vladimir Presiden Rusia mencatat, bahwa ada 34 negara telah lama menyatakan minat pada BRICS, lalu diskusi terus berlangsung tentang kemitraan potensial.
Ditanya apakah IMF meninjau BRICS sebagai sesuatu yang dimaksud berbahaya, Kozack menjawab, “pandangan kami bahwa peningkatan juga perluasan kerja sebanding internasional dan juga memperdalam hubungan perdagangan lalu penanaman modal di tempat antara kelompok negara harus disambut dan juga didorong,” ungkapnya.
Terutama jikalau ditujukan untuk “mengurangi fragmentasi lalu menurunkan biaya perdagangan lalu investasi” pada antara negara-negara yang berpartisipasi. Dia juga menambahkan, bahwa “keputusan untuk bergabung dengan inisiatif semacam itu adalah tindakan berdaulat dari masing-masing negara anggota.”
Ankara sebelumnya sudah pernah menegaskan haknya untuk menjalin hubungan dengan negara atau organisasi internasional manapun yang digunakan dipilihnya. Turki menyatakan, bahwa keterlibatannya dengan BRICS atau Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) bukan mengganggu komitmen yang digunakan lain, termasuk NATO.
“Kami tak menganggap BRICS sebagai alternatif untuk struktur lain. Kami menganggap semua struktur serta aliansi ini memiliki fungsi yang digunakan berbeda,” kata Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan sebelumnya.
