Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
PERTUMBUHAN sektor ekonomi rutin dianggap sebagai indikator utama keberhasilan konstruksi nasional, sebab mencerminkan peningkatan aktivitas sektor ekonomi kemudian kapasitas produksi suatu negara. Indonesia, sebagai salah satu negara berprogres di tempat ASEAN, sudah pernah berhasil mempertahankan laju peningkatan sektor ekonomi di dalam melawan 5% selama enam kuartal terakhir.
Data BPS mencatatkan data bahwa dunia usaha Indonesia berhasil bertambah sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan pertama 2024, sementara dalam triwulan kedua 2024 pertumbuhan dunia usaha mencapai 5,05% (yoy).
Meski perkembangan sektor ekonomi Indonesia masih tergolong stabil di tempat Tengah berbagai gejolak dunia usaha dunia, tantangan lain muncul pada bentuk ketidakmerataan pendapatan per kapita antarwilayah. Bahkan, ketimpangan yang dimaksud tampak jelas ketika kontribusi ekonomi nasional didominasi oleh beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, yang tersebut menyumbang lebih tinggi dari 57% dari total Layanan Domestik Bruto (PDB) nasional.
Di sisi lain, wilayah-wilayah seperti Papua, Kalimantan, kemudian Nusa Tenggara masih tertinggal sangat pada hal kontribusi terhadap Ekonomi Nasional juga miliki tingkat pendapatan per kapita yang mana terpencil lebih banyak rendah.
Sejatinya, ketimpangan kerap terjadi akibat sumber daya kemudian pembangunan ekonomi yang dimaksud cenderung terpusat dalam sektor modern atau wilayah tertentu, sementara sektor tradisional dalam wilayah tertinggal kurang mendapat perhatian. Dalam dunia ekonomi, konsep “Dualistik Ekonomi” yang dimaksud dikemukakan oleh W. Arthur Lewis, menjelaskan bahwa sejatinya terdapat dua sektor sektor ekonomi yang berbeda di suatu negara, yakni sektor modern yang tersebut berprogres pesat di tempat pusat-pusat peningkatan sektor ekonomi dan juga sektor tradisional yang digunakan stagnan di area wilayah tertinggal.
Oleh sebab itu, demi mengatasi ketimpangan tersebut, maka intervensi pemerintah mutlak diperlukan. Teori dunia usaha Keynesian menyarankan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dasar kemudian layanan rakyat seperti sekolah serta kebugaran dapat meningkatkan permintaan agregat dan juga menyokong perkembangan perekonomian di dalam wilayah-wilayah tertinggal.
Pengeluaran pada sektor-sektor tersbeut diyakini tak belaka dapat meningkatkan lapangan kerja juga produktivitas semata, melainkan juga menciptakan efek pengganda yang tersebut menggerakkan konstruksi kegiatan ekonomi yang tersebut tambahan merata di dalam seluruh wilayah. Artinya, harapan terhadap pertumbuhan sektor ekonomi yang tersebut stabil dapat disertai dengan peningkatan keadilan kesejahteraan dapat diupayakan.
Percepatan Konvergensi di dalam Indonesia
Konvergensi adalah proses pada mana wilayah dengan pendapatan rendah cenderung mengejar wilayah dengan pendapatan tinggi. Menurut Barro dan juga Sala-i-Martin (1992), konvergensi dapat dilihat sebagai proses, dalam mana area yang mana tertinggal mencoba untuk mengejar area yang kaya.
Teori konvergensi ini didasarkan pada model peningkatan kegiatan ekonomi neoklasik yang dimaksud menganggap bahwa wilayah berpendapatan rendah pada akhirnya akan mencapai titik kesetimbangan (steady state) dengan wilayah berpendapatan tinggi.
Konvergensi dibagi menjadi tiga jenis yakni konvergensi sigma, konvergensi beta absolut, kemudian konvergensi beta kondisional. Konvergensi sigma mengukur tingkat kesenjangan antarwilayah pada periode tertentu. Sementara itu, konvergensi beta absolut menunjukkan seberapa cepat wilayah berpendapatan rendah dapat meningkat lebih besar cepat dibandingkan dengan wilayah berpendapatan tinggi. Di sisi lain, konvergensi beta kondisional mempertimbangkan variabel lain selain pendapatan awal yang dimaksud dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan.
