Jakarta -Menteri Pengembangan Usaha sekaligus Kepala Sinkronisasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memaparkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi komunitas atau ormas keagamaan melalui badan perniagaan organisasi akan melibatkan kontraktor sewaktu mengurus konsesi. Sehingga menurutnya, tak diperlukan meragukan profesionalisme ormas mengurus tambang. “Tunjukkan terhadap saya, entrepreneur yang main pertambangan, apakah dulu pemain tambang? Tidak ada,” kata Bahlil pada waktu memberi kuliah di Universitas Paramadina pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Menurut Bahlil, jangan sampai ada yang berpikir negatif melawan pemberian IUP terhadap ormas keagamaan. Pendapat semacam itu menurutnya menciptakan Indonesi sulit berubah jadi negara maju. “Republik ini tak progresif lantaran berpikir begitu. Mengambil kesimpulan sebelum bertindak,” kata Bahlil.
Selain itu, Bahlil memaparkan pada waktu ini dirinya mengantisipasi kritik dari semua warga tentang pemberian IUP ke ormas ini. Dia mengklaim hingga pada waktu ini belum ada yang dimaksud mengkritisi kebijakannya itu. “Cuma omon-omon saja,” kata Bahlil.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah lama mengizinkan organisasi warga atau ormas keagamaan untuk mengatur wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Kebijakan diatur di Peraturan otoritas (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang tersebut merupakan inovasi menghadapi PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral juga Batubara.
Namun, kebijakan yang disebutkan menuai beragam reaksi. Ada ormas yang digunakan menerima, namun sejumlah juga yang mana menolak. Hingga pada waktu ini, Nahdlatul Ulama (NU) telah terjadi menyatakan nerima izin tambang itu, sedangkan Muhammadiyah disebut akan mengikuti langkah NU.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah lama melakukan kajian tentang pemanfaatan sumber daya alam sejak lama sebelum pemberian izin tambangormas oleh pemerintah.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Area Hukum serta HAM, Ikhsan Abdullah, menyatakan kajian itu direalisasikan sejak diselenggarakannya Kongres Sektor Bisnis Umat dalam Ibukota Indonesia pasa 2021 yang mana juga dihadiri Presiden Joko Widodo. Menurut Ikhsan, menerima pemanfaatan sumber daya alam mampu dijalankan sepanjang dapat memberikan kemaslahatan umat.
“Bila pertambangan kekayaan alam diwujudkan secara bijak lalu ditatakelola secara baik dengan memperhatikan dampak lingkungan lalu penuh kearifan, kita juga dapat melakukan pembangunan yang digunakan sustainable,” kata Ikhsan ketika dihubungi Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
Menurut Ikhsan, pada dasarnya semua pihak miliki tanggung jawab yang dimaksud sejenis pada memelihara lalu menjadikan sumber daya alam lalu kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kata Ikhsan, untuk mewujudkannya secara ekonomis harus disusun dengan melawan dasar kekeluargaan.“Dan MUI sebagai tenda besar umat Islam wajib meneguhkan terwujudnya tujuan negara tersebut,” kata dia.
Pilihan editor: Anwar Abbas Blak-blakan tentang Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Tambang
Artikel ini disadur dari Bahlil Sebut Tak Ada yang Mengkritisi Kebijakan IUP Ormas Keagamaan: Cuma Omon-omon Saja
