JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian pengerjaan infrastruktur yang mana rampung dikerjakan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, di dalam sektor konektivitas telah terjadi diciptakan 2.700 km jalan tol dan juga 6.000 km perkembangan jalan nasional selama 10 tahun terakhir di area seluruh Indonesia.
Selain itu juga dijalankan penanganan preservasi jalan tempat berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan tempat dibangun kemudian didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Kemudian di area sektor Perumahan, melalui Rencana Sejuta Rumah (PSR) yang digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan telah terjadi dibangun sebanyak 8,2 jt unit rumah.
“Pembangunan infrastruktur yang mana dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di 10 tahun terakhir sudah banyak yang digunakan selesai dan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zainal Fatah pada keterangan resmi, Mingguan (18/8/2024).
Selanjutnya dalam sektor Sumber Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun telah dilakukan diciptakan sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang dimaksud dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga dihadiri oleh oleh pengerjaan jaringan irigasi baru seluas 1,1 jt hektar dan juga rehabilitasi 4,3 jt hektar.
“Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang mana air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% di area tahun 2014 menjadi 19% di tempat tahun 2024) kemudian meningkatkan Angka Pertanaman (IP) dari 1,5 di tempat tahun 2014 menjadi 2,5 di dalam tahun 2024,” tambah Sekjen Zainal Fatah.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan penyelenggaraan infrastruktur air minum pada menyokong akses air minum layak bagi warga sebesar 92% hingga 2023 melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Untuk akses sanitasi layak, ketika ini mencapai sebesar 82% melalui perkembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T),” sambungnya.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan pengerjaan infrastruktur dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh sebab itu, tugas serta tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi publik terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.
