JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum juga Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan mengenai pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Kuantitas yang disebutkan turun radikal dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.
Penurunan pagu anggaran yang disebutkan menurutnya hal yang mana biasa pada transisi pemerintahan. Basuki menyinggung mengenai pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga cuma Rp75 triliun.
“Itu kan seperti persis pada pada waktu Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan menyingkap file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang dimaksud memberi ruang fiskal untuk Presiden terpilih untuk mengalokasikan,” kata Basuki ketika ditemui pada kantornya, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN pada 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?
Menurut ia penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang benar sengaja dilaksanakan oleh pemerintahan untuk memberikan ruang fiskal yang mana lebih lanjut luas untuk Presiden kemudian Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan inisiatif prioritasnya.
Meski demikian, Basuki menyatakan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 yang dimaksud masih sebagai pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran yang disebutkan bisa saja ditambah, tergantung arah inisiatif presiden terpilih Prabowo – Gibran.
“Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, serta Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang digunakan tersebar dalam seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang digunakan tersebar di area seluruh Indonesia.
Sedangkan lewat anggaran tersebut, penyelenggaraan jalan tol akan sangat jauh lebih banyak kecil dari apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 pembangunan jalan tol yang digunakan diadakan menggunakan APBN totalnya cuma 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran pemerintahan akan lebih lanjut sejumlah ada dukungan proses pembuatan yang digunakan akan dikerjasamakan dengan badan usaha.
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang dimaksud membidangi urusan konektivitas jalan dan juga jembatan juga akan segera menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi kemudian konstruksi jembatan.
