JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024.
Menurut Menkeu, realisasi yang disebutkan sudah pernah mencapai 26,4 persen dari pagu anggaran yang digunakan ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk 2024.
“Jadi yang digunakan baru cair memang benar kelihatannya Rp11,2 triliun untuk yang digunakan pagu 2024 ini, yang dimaksud nilainya Rp42,5 triliun. Tapi bukan berarti belanjanya nanti hanya saja Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan lalu ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi pada kuartal III maupun di tempat kuartal terakhir (2024),” kata Sri Mulyani ketika konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di area Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) sudah ada memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semua terealisasi akibat perjanjian kontraknya per termin.
“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) menyatakan ada 108 paket nilainya Rp84,2 triliun. Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan tidak berarti uangnya sudah ada meninggalkan dikarenakan merek have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin,” jelas Menkeu.
Secara rinci realisasi anggaran IKN ini terbagi dua yakni untuk klaster infrastruktur dan juga non infrastruktur. Realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp9,0 triliun dari Pagu Rp39,3 triliun dipergunakan untuk berbagai aspek.
Realisasi anggaran itu digunakan untuk penyelenggaraan gedung di tempat kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko serta Kementerian lain juga gedung Otorita IKN (OIKN). Pembangunan tower rusun ASN lalu Hankam, rumah tapak menteri, lalu rumah sakit IKN.
Pembangunan Jalan Tol IKN, jalan serta jembatan IKN, serta Bandara VVIP, Pertemuan pemetaan, pemantauan juga evaluasi: Penataan lalu Penyempurnaan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, serta Pengendalian Banjir IKN.
“Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja VVIP, jalan tol IKN, jembatan IKN yang digunakan kemarin beberapa mulai berfungsi, tapi beberapa perlu disempurnakan. Kemudian prasarana air. Akan ada 22 embung sebagai tampungan air kemudian akan dinaikkan menjadi 30, bahkan jadi 60,” ucap Bendahara Negara itu.
Sementara, untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp3,3 triliun. Anggaran yang dimaksud digunakan untuk perencanaan, koordinasi dan juga penyiapan pemindahan. Kemudian, pemasaran hingga sosialisasi IKN. Acara pemetaan, pemantauan lalu evaluasi, dukungan pengamanan POLRI, Operasional OIKN.
