JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membeberkan beberapa orang strategi untuk memacu perkembangan makro ekonomi nasional di tempat 2025. Mesin peningkatan kegiatan ekonomi 2025 lainnya dalam antaranya, membuka lingkungan ekonomi baru, Kartu Prakerja, implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja, optimalisasi acara strategi nasional (PSN), Kawasan Kondisi Keuangan Khusus (KEK).
Lalu aksesi Organisasi untuk Kerjasama Perekonomian juga Pembangunan (OECD) juga aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif kemudian progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.
“Beberapa strategi ke depan yaitu tentu revitalisasi mesin ekonomi , teristimewa juga untuk membuka bursa baru, revitalisasi kunjungan beberapa kegiatan unggulan yang tersebut tadi pak Presiden sampaikan, selain Kartu Prakerja, UU Cipta Kerja, kegiatan strategi nasional, KEK, aksesi OECD kemudian juga pada proses aksesi CP-TPP,” ujar Menko Airlangga ketika konferensi pers, di tempat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Ibukota Selatan, Hari Jumat (16/8/2024).
Tak belaka itu, pemerintah juga mengupayakan pengembangan perekonomian baru melalui utilisasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), persiapan talenta digital, pengembangan pusat data, transisi energi. Kemudian, pengembangan lebih lanjut di tempat berbagai sektor, pendalam juga penguatan ekosistem electric vehicle alias EV, dan juga inisiasi semi kondaktor.
“Tentu kita masih melakukan kegiatan di area bidang pemeliharaan sosial, pemberdayaan warga melalui kegiatan KUR (Kredit Usaha Rakyat), acara Makan Siang Bergizi gratis, lalu rehabilitasi sekolah,” beber dia.
Selanjutnya, konektivitas dengan pengembangan infrastruktur, termasuk Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) di dalam Kalimantan Timur (Kaltim), perbaikan tata kelola sumber daya manusia (SDM). Optimalisasi insentif untuk transisi energi, pengurangan karbon kemudian pengamanan sosial, hingga pemberdayaan penduduk untuk ketahanan nasional kemudian stabilitas politik.
