JAKARTA – Menteri Energi juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku terkejut ketika mengetahui anggaran yang ditetapkan untuk Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan juga Konservasi Daya di rencana Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) 2025.
Bahlil berpendapat bahwa dengan rencana pemerintah Indonesia untuk mencapai transisi energi juga mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060, harusnya anggaran yang dimaksud disediakan untuk Ditjen EBTKE lebih lanjut besar dari yang tersebut ditetapkan ketika ini yaitu Rp657 miliar.
“Bu, anggaran Ibu kecil banget ya. Padahal kita rencana mau memakai transisi energi. Hal ini orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain, latihan lain, main lain. Bagaimana kemungkinan besar anggaran sekecil ini bisa saja kita bicara transisi energi,” tegasnya di Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI di tempat Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Asal tahu saja, anggaran yang digunakan direncanakan untuk Ditjen EBTKE akan disalurkan untuk konstruksi penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rupiah 184 miliar, pengerjaan pembangkit listrik minihidro sebanyak satu unit dengan anggaran Simbol Rupiah 44,53 miliar, penyelenggaraan tiga unit pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) dengan anggaran Simbol Rupiah 64,50 miliar.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk pengerjaan tiga unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan anggaran Simbol Rupiah 45,30 miliar, dan juga perencanaan, pengawasan, kemudian monitoring evaluasi EBTKE sebanyak enam kegiatan dengan anggaran Mata Uang Rupiah 47,59 miliar.
Selain anggaran untuk Ditjen EBTKE, Bahlil juga menyinggung anggaran Kementerian ESDM yang tersebut menurutnya begitu kecil. Hal itu dilontarkannya ketika membacakan pagu anggaran tahun 2025.
“Kecil-kecil juga nih uangnya ya, padahal kerjanya gede. Ini adalah Sorry Pak (Komisi VII DPR) saya baru baca, kalau Kementerian Pengembangan Usaha kecil masuk akal, tapi kalo Kementerian ESDM yang tersebut penghasil PNBP di tempat luar hulu migas Rp170 triliun lebih, ini engga sampai 10%, kalau idealnya itu kan costnya itu minimal 20% dari total PNBP, tapi engga ini teori perekonomian dari mana ini,” papar Bahlil.
Sebagai informasi, berikut pagu anggaran 2025 untuk masing-masing sektor ESDM:
Sekjen ESDM: Rp553,6 miliar
Irjen ESDM: Rp138,6 miliar
Ditjen Migas: Rp4,84 triliun
Ditjen Ketenagalistrikan: Rp496 triliun
Ditjen Minerba: Rp735,9 miliar
DEN: Rp63,7 miliar
BPSDM ESDM: Rp617,9 miliar
Badan Geologi: Rp929,6 miliar
BPH Migas: Rp254,2 miliar
Ditjen EBTKE: Rp657 miliar
BPMA: Rp92 miliar
