YOGYAKARTA – Presiden Jokowi mengumumkan belum ada kebijakan terkait rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tersebut kabarnya akan diberlakukan pemerintah 1 Oktober 2024 mendatang.
Jokowi menyatakan pada waktu ini rencana yang dimaksud masih pada proses sosialisasi ke masyarakat. Sebelum memberlakukannya pemerintah juga akan segera mengawasi terlebih dahulu kondisi di dalam lapangan seperti apa
“Saya kira kita masih pada proses sosialisasi. kita akan mengawasi di area lapangan seperti apa,” ujar Jokowi, di tempat Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).
Baca Juga: Orang Kaya Pakai BBM Subsidi, Menteri Bahlil: Apa Kata Planet Bos?
Dia menegaskan jikalau hingga pada waktu ini belum ada langkah berkaitan dengan rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Bahkan hingga pada waktu ini belum ada rapat mengkaji rencana pembatasan ini.
Terkait perlunya pembatasan BBM bersubsidi, Jokowi mengungkapkan pertimbangan pertama adalah berkaitan dengan polusi udara yang banyak terjadi di area kota besar khususnya Jakarta. Pertimbangan yang kedua adalah pemerintah ingin ada efisiensi anggaran khususnya di area tahun 2025.
“Yang pertama ini terkait dengan polusi khususnya pada Jakarta. Dan yang tersebut kedua, kita juga ingin ada efisiensi anggaran khususnya di dalam tahun 2025,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Daya juga Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembatasan BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan setelahnya adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).
“Karena begitu aturannya ke luar, Permen-nya ke luar,” ujar Bahlil.
Baca Juga: Siap-siap! Pembatasan BBM Subsidi Dimulai 1 Oktober 2024
Dia membenarkan bahwa kemungkinan penyelenggaraan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024. Menurut beliau pada waktu ini yang mana dijalankan otoritas adalah mendiskusikan waktu yang digunakan tepat untuk memberikan sosialisasi untuk masyarakat.
“Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang tersebut sekarang saya lagi bahas,” katanya.
