Nasional

Hal ini Perubahan PKPU yang dimaksud Jadi Dasar Pilkada, Batas Usia Dihitung Sejak Penetapan Cakada

JAKARTA – Komisi II DPR kemudian pemerintah menyetujui draf pembaharuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 terkait Pilkada. Perubahan PKPU ini mengakomodasi aturan yang dimaksud sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua putusan Mahkamah Konstitusi yang mana diakomodasi yakni putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 lalu 70/PUU-XX/2024. Putusan 60 berkaitan dengan ambat batas pencalonan Gubernur Jakarta, sementara putusan 70 berkaitan dengan penghitungan batas usia calon kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi itu setidaknya berdampak pada dua pasal inti pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dua pasal itu yakni Pasal 11 serta Pasal 15.

Pasal 11 berkaitan dengan ambang batas pencalonan Gubernur serta Wakil Gubernur. Awalnya, Pasal 11 ini mengatur secara rata bahwa ambang batas untuk pencalonan 20% dari jumlah total kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan pengumuman sah di pilpres anggota DPRD di tempat area yang dimaksud bersangkutan.

Setelah mengakomodasi putusan MK Nomor 60, pasal itu berubah yang digunakan pada intinya ambang batas itu dikaitkan dengan jumlah agregat Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan raya 2024 pada masing-masing daerah.

Sementara, Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pasca mengakomodasi putusan Mahkamah Konsittusi maka penghitungan batas usianya kembali diubah. Sebelumnya batas usia itu dihitung berdasarkan waktu pelantikan, sementara setelahnya mengakomodasi putusan MK maka batas usia dihitung berdasarkan waktu penetapan pasangan calon kepala daerah.

Secara Rinci Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024:

Sebelumnya

Pasal 11 (ayat) 1 berbunyi: Partai urusan politik kontestan pemilihan umum atau gabungan partai urusan politik partisipan pemilihan umum dapat mendaftarkan pasangan calon apabila telah dilakukan memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 puluh persen dari jumlah agregat kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan ucapan sah pada pemilihan umum anggota DPRD dalam area yang digunakan bersangkutan.

Diubah Menjadi

Related Articles

Back to top button