Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 pada 22 Juli 2024. Peraturan ini memungkinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin tambang yang tersebut sudah pernah dicabut untuk organisasi komunitas (ormas) keagamaan, dan juga Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, lalu koperasi.
Melansir JDIH Kementerian Sekretariat Negara, ketentuan distribusi IUP untuk kelompok komunitas tercantum pada Pasal 5A ayat (1). “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus [WIUPK] yang tersebut berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara [PKP2B] dapat dikerjakan penawaran secara prioritas terhadap badan usaha yang mana dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” demikian bunyi pasal tersebut.
Perpres Nomor 76 Tahun 2024 diterbitkan berhadapan dengan pembaharuan Perpres No. 70 Tahun 2023. Perpres ini juga mengakomodasi Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Acara Usaha Pertambangan Mineral serta Batubara yang mana terlebih dahulu diteken Jokowi.
Pemberian izin usaha pertambangan ini pun mendapat berbagai penolakan dari sebagian ormas seperti Persekutuan Gereja-Gereja pada Indonesia (PGI), Forum Waligereja Nusantara (KWI), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), dan juga Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Pasalnya, pembagian izin tambang tanpa lelang ini dianggap tak sesuai dengan mandat ormas keagamaan.
Kendati begitu, ternyata ada dua ormas keagamaan terbesar pada Indonesia akhirnya menerima tawaran pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintahan Jokowi. Berikut adalah daftar ormas yang memutuskan terima izin usaha tambang
Selanjutnya baca: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
- 1
- 2
- 3
- Selanjutnya
Artikel ini disadur dari PBNU dan Muhammadiyah Akhirnya Putuskan Terima Izin Tambang Jokowi
