Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, menyatakan rapat perdana pansus haji kemungkinan dilakukan setelahnya semua jemaah haji Negara Indonesia kembali ke tanah air.
“Kalau husnudzon saya itu menanti semua jemaah balik dulu dari Saudi. Ini adalah kemungkinan besar dia (pimpinan DPR) mempunyai beberapa pertimbangan supaya komplit dulu, lengkap dulu,” kata Wisnu pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengutarakan ia sama-sama anggota pansus haji lain juga telah terjadi menanyakan ihwal jadwal rapat perdana pansus ke pimpinan komisi. Wisnu menanyakan persoalan jadwal rapat terhadap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid.
“Dijawabnya Pak Abdul Wahid sedang menemui para pimpinan. Sementara infonya seperti itu. Jadi rundown juga belum di-share dari Sekretariat Pansus,” ujar Wisnu.
Agenda rapat perdana akan memilih siapa yang tersebut akan menjadi pimpinan pansus. Namun Wisnu menyatakan belum ada pembahasan perihal siapa yang dimaksud akan menjadi pemimpin pansus sampai rapat perdana digelar. Ia menuturkan, apabila pekan ini bukan ada kejelasan masalah rapat perdana, sebagian anggota pansus akan menemui pimpinan DPR RI untuk menggerakkan rapat. Ia optimistis pansus bisa saja menyelesaikan tugasnya walaupun rapat perdana molor.
“Masa targetnya September seharusnya sudah ada selesai. Karena kemarin kesepakatannya di dalam masa reses ini pun kita akan rapat. Dua bulan kita punya waktu, kita yakin cukuplah untuk menyelesaikan,” tutur Wisnu.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga memaparkan pansus sampai ketika ini belum bekerja secara resmi. Namun ia mengemukakan secara individu anggota pansus sudah ada mulai bekerja dalam setiap lini untuk mengakumulasi bukti dan juga aduan.
Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan rapat perdana akan diwujudkan DPR pada bulan ini, setelahnya pada Rabu, 17 Juli 2024, rapat batal dengan dalih kendala teknis.
“Pansus akan dilaksanakan DPR periode 2019-2024, kami yang mana akan menuntaskan,” ujar Luluk terhadap Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Politikus Partai Keadilan Bangsa atau PKB itu memaparkan DPR tiada akan mewariskan program pansus haji terhadap anggota periode setelahnya. Alasannya, DPR mengklaim tak ingin menciptakan upaya perbaikan ibadah haji berlarut-larut.
“Apalagi temuan dugaan penyelewengannya kami yang digunakan menemukan,” ujar Luluk.
Pada 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji pada sidang paripurna ke-21 masa persidangan V. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengetuk palu tanda setuju setelahnya menanyakan ke partisipan sidang. Pansus ini disahkan pasca anggota Komisi Keagamaan DPR, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Ada 35 anggota DPR dari lebih banyak dua fraksi yang digunakan mengesahkan pembentukan pansus haji ini.
Artikel ini disadur dari Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air
