Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi serta Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status
Jakarta – Rektor Universitas Islam Indonesi (UII) Yogyakarta Fathul Wahid mengeluarkan surat edaran untuk pejabat struktural di dalam lingkungan kampus tersebut, Kamis 18 Juli 2024. Surat edaran bernomor 2748/Rek/10/SP/VIW2024 itu terkait penulisan nama penghargaan akademiknya.
Dalam surat itu Fathul memohon agar namanya tak lagi diberi embel-embeli gelar kejuaraan profesor pada bagian depan lalu penghargaan akademik pada bagian belakang, yakni S.T., M.Sc., dan juga Ph.D pada semua penulisan dokumen dan juga korespondensi.
“Agar seluruh korespondensi surat, dokumen, juga komoditas hukum selain ijazah, transkrip nilai, juga yang setara itu dengan penandatangan rektor yang dimaksud selama ini ditulis peringkat lengkap, agar dituliskan tanpa gelar kejuaraan berubah menjadi ‘Fathul Wahid’,” kata beliau di surat itu.
Fathul mengatakan, langkah ini direalisasikan untuk menguatkan atmosfir kolegial pada tata kelola perguruan tinggi.
Langkah Fathul ini bermetamorfosis menjadi perbincangan di dalam media sosial mengingat adanya beberapa politisi yang tersebut berjuang mendapatkan penghargaan profesor tidaklah sesuai ketentuan. Soal ini juga ditelusuri Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan.
Penelusuran Majalah Tempo menemukan fakta bahwa peringkat guru besar yang digunakan didapatkan beberapa politisi itu penuh keganjilan. Usai terbitnya laporan itu, muncul beberapa orang seruan dari akademisi agar kampus tak sembarangan memberikan peringkat guru besar.
Fathul membenarkan adanya surat edaran itu. “Saya mengamati gelar kejuaraan profesor ini lebih lanjut ke tentang amanah, bagaimana tanggungjawab besar kita pada dunia akademik,” kata dia.
Gelar profesor, kata Fathul, bukanlah status sosial yang dimaksud mesti disakralkan. “Dengan tanggungjawab yang dimaksud besar itu, kami tiada ingin ada orang, di antaranya para politisi dan juga pejabat itu, mengejar-ngejar penghargaan profesor ini belaka demi sebuah status, bukanlah sebagai tanggungjawab dan juga amanah,” kata dia.
Fathul prihatin banyak warga masih mensakralkan gelar kejuaraan profesor ini. Namun tak peduli langkah-langkah kemudian tanggungjawab ketika penghargaan itu telah disematkan. “Maka langkah (penghapusan penulisan nama gelar) ini kami harap mampu mendesakralisasi itu juga lebih lanjut menekankan peringkat profesor sebagai tanggungjawab juga amanah akademik. Kami berharap profesi ini kembali terhormat,” kata dia.
Gelar profesor serta akademik yang dimaksud melekat pada jabatannya sebagai rektor, kata Fathul, tiada relevan dicantumkan pada korespondensi atau perihal surat-menyurat lalu dokumen lainnya. “Tapi ini semata-mata pendapat personal saya,” kata dia. “Saya tak bisa saja memaksa pemukim untuk mengikuti, semata-mata mencoba menjadikan sebagai pergerakan kultural saja, kalau bersambut maka itu akan sangat baik.”
Artikel ini disadur dari Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi dan Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status
