JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) diminta menolak Peninjauan Kembali (PK) yang dimaksud diajukan terpidana korupsi Izin Usaha Tambang (IUP) Mardani H Maming . MA juga diminta konsisten pada putusan hukum yang tersebut sudah pernah berkekuatan tetap.
Hal itu disampaikan Komite Rakyat Anti Korupsi (Keras) serta Pergerakan Rakyat Proletar (Gerap) pada aksi unjuk rasa di dalam depan Gedung MA, Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Koordinator Keras Sulaiman mendesak MA dapat segera menjatuhkan putusan untuk menolak permohonan peninjauan kembali atau PK Nomor 784/PAN.PNW-15-U1/HK2.2/IV/2024 yang dimaksud diajukan Mardani H Maming.
“Mahkamah Agung harus segera menjatuhkan putusan untuk menolak permohonan PK Mardani H Maming,” ucapnya.
Sulaiman memohonkan Majelis Hakim MA konsisten pada putusan hukum yang tersebut telah terjadi diterima Mardani H Maming. “Mahkamah Agung diharapkan tetap saja konsisten pada putusan hukum yang tersebut berkekuatan tetap,” katanya.
Dia yakin dengan menolak PK yang dimaksud diajukan Mardani H Maming akan memberikan efek jera bagi para koruptor lainnya di dalam Indonesia. Sulaiman optimistis penolakan PK Mardani H Maming juga akan meningkatkan kekuatan kepercayaan warga terhadap sistem peradilan Indonesia.
“Kami berharap MA dapat mengambil langkah yang tersebut adil dan juga bijak pada perkara ini. Keputusan yang mana tegas juga objektif akan menjadi bukti nyata komitmen Mahkamah Agung di memberantas korupsi,” tegasnya.
Koordinator Gerap Amri Loklomin berharap Ketua Majelis Hakim MA yakni Sunarto tidak ada masuk angin dengan menerima putusan PK yang diajukan Mardani H Maming.
“Ketua Majelis Hakim Sunarto jangan masuk angin dikarenakan diduga mendapat tekanan untuk meloloskan PK dari koruptor Mardani Maming,” ujarnya.
Gerap turut menggalang MA menolak peninjauan atau PK koruptor yang dimaksud diajukan Mardani Maming. “Meminta Mahkamah Agung terjaga independensinya dari intervensi koruptor tambang Mardani Maming,” katanya.
