JAKARTA – Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Ahmad Deni Daruri mengupayakan pemerintah penting di memerangi praktik judi online (judol) yang mana semakin parah. Termasuk memberikan sanksi terhadap perbankan yang tersebut terbukti terlibat judol.
Sesuai pasal 27 ayat 2 Undang Undang No 1 Tahun 2024 tentang Berita serta Transaksi Elektronik (ITE), setiap orang yang tersebut dengan sengaja serta tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau menyebabkan dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang digunakan miliki muatan perjudian, dikenakan sanksi hukum.
“Direktur bank yang digunakan terbukti memfasilitasi judi online melalui platform digital bank-nya, jelas melanggar ketentuan ini. Dana hasil judi online pada sistem perbankan dianggap hak pemerintah. Termasuk pendapatan bank dari fee-based income akibat fasilitasi judi online,” papar Deni pada keterangannya, Selasa (3/9).
Kepada direktur bank yang mana terlibat praktik judol, kata Deni, layak dikenai sanksi dan juga denda, sesuai UU ITE juga peraturan lainnya. Mengacu terhadap pasal 27 ayat 2 juncto pasal 45 ayat 2 UU ITE, sanksi bagi direktur bank yang mana banknya memfasilitasi judi online, dapat sebagai pidana penjara maksimal 6 tahun. Atau denda maksimal Simbol Rupiah 1 miliar.
“Selain itu, apabila terbukti melakukan tindakan tersebut, direktur bank dapat dijerat dengan pasal-pasal lain yang tersebut relevan di KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang mana terkait judol,” ungkapnya.
Dengan penerapan sanksi berat bank yang tersangkut praktik judol, menurut Deni, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah. Dalam hal ini, pejabat yang memfasilitas judol harus dipenjarakan.
“Bukan belaka direktur bank namun juga pejabat yang dimaksud terbukti memfasilitasi judi online, harus dikenai sanksi yang digunakan serius,” tegasnya.
Berdasarkan informasi, sanksi administratif seperti penjatuhan hukuman disiplin hingga pemecatan dapat dilaksanakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan terlibat judol. Selain itu, sanksi pidana dapat dikenakan melalui persidangan, mencakup hukuman badan, denda, hingga eksekusi barang rampasan.
Dalam konteks Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kominfo), kata Deni, ada ancaman denda hingga Rp500 jt untuk jaringan digital yang mana memfasilitasi konten judi online. Serta pencabutan izin bagi penyedia layanan internet yang dimaksud tidaklah kooperatif pada pemberantasan judi online.
“ASN yang terbukti bermain judi online dapat dipecat. Sanksi ini mencerminkan upaya pemerintah pada menegakkan hukum kemudian menjaga integritas lembaga negara dari praktik ilegal,” ungkapnya.
